AS akan Cabut Larangan Penjualan Senjata Ofensif ke Arab Saudi

SinPo.id -  Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Jumat 9 Agustus 2024, mengatakan Pemerintahan Biden memutuskan akan mencabut larangan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi. Washington menerapkan pelarangan tersebut tiga tahun yang lalu sebagai upaya untuk menekan Saudi agar mengakhiri perang Yaman.

Departemen Luar Negeri mencabut penangguhan terkait transfer amunisi udara-ke-darat tertentu ke Arab Saudi, menurut konfirmasi dari seorang pejabat senior departemen tersebut. Pejabat itu menyatakan, "Kami akan menilai transfer baru berdasarkan setiap kasus, sesuai dengan Kebijakan Transfer Senjata Konvensional."

Reuters adalah media pertama yang melaporkan keputusan itu sebelumnya, dengan mengutip lima sumber.

Seorang ajudan kongres menyebutkan bahwa pemerintah memberikan pengarahan kepada Kongres pada minggu ini terkait keputusan untuk mencabut larangan tersebut.

Seorang sumber menyatakan bahwa penjualan dapat kembali dilakukan, setidaknya pada minggu depan. Pemerintah AS kemudian mengeluarkan pemberitahuan terkait penjualan itu pada Jumat sore, menurut seseorang yang diberi pengarahan mengenai masalah ini.

"Saudi memenuhi janji mereka dalam kesepakatan itu, dan kami siap memenuhi janji kami," kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.

Menurut hukum AS, setiap kesepakatan senjata internasional yang dianggap penting harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum disetujui bersama. Dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen dari Demokrat dan Republik mempertanyakan pasokan senjata ofensif ke Arab Saudi, dengan alasan berbagai isu, termasuk korban sipil dalam kampanye di Yaman dan berbagai masalah terkait hak asasi manusia.

Namun, penentangan terhadap penjualan senjata itu saat ini melunak di tengah kekacauan di Timur Tengah menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan karena perubahan pendekatan Saudi dalam perang di Yaman.

Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa sejak Maret 2022, saat Saudi dan Houthi menyepakati gencatan senjata yang diprakarsai oleh PBB, serangan udara Saudi ke Yaman berhenti, dan sebagian besar tembakan lintas batas dari Yaman ke wilayah kerajaan juga berkurang.

"Kami juga mencatat langkah positif yang telah diambil Kementerian Pertahanan Saudi selama tiga tahun terakhir untuk secara substansial meningkatkan proses mitigasi bahaya sipil mereka, sebagian berkat kerja keras para pelatih dan penasihat AS," kata pejabat Departemen Luar Negeri tersebut.

Pemerintahan Biden menyepakati perjanjian pertahanan dan kerja sama nuklir sipil dengan Riyadh sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar yang mencakup normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel, meskipun tujuan tersebut masih dianggap sulit dicapai.

Keputusan itu diambil karena ancaman di kawasan meningkat sejak akhir bulan lalu. Iran dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon telah bersumpah untuk membalas terhadap Israel setelah kepala politik Hamas, Ismail Haniyeh, terbunuh di Teheran.

Kelompok Houthi muncul sebagai pendukung kuat Hamas dalam perangnya melawan Israel. Awal tahun ini, mereka menyerang kapal-kapal komersial yang mereka katakan klaim kapal-kapal tersebut memiliki hubungan dengan Israel atau menuju pelabuhan Israel. [ah/ft]