Memanas NU VS PKB Usai Pansus Haji

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menduga pembentukan Pansus Haji untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya.  Namun tudingan itu dibantah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang  mengatakan Pansus Angket Haji 2024 murni urusan Komisi VIII yang menduga ada penyelewengan penggunaan visa haji.

SinPo.id - Sejumlah personil bantuan serba guna atau Banser bersiaga dalam Apel Siaga Satu Komando di kantor Pengurus Besar Nahdlotul Ulama (PBNU) di Kramat Raya Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2024. Apel itu digelar beberapa waktu usai kantor PBNU digeruduk oleh masa Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, tepatnya Jum’at 2 Agustus 2024.

Siaga Banser di kantor PBNU itu diperkuat pernyataan Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, yang memerintahkan para Banser menindak pihak-pihak yang mendemo kantor PBNU. Alasannya, demontrasi massa hari Jumat sebelumnya sudah kelewat batas dan melanggar etika NU.  "Kalau masih terjadi aksi lagi di depan kantor PBNU, Banser gak usah takut-takut, saya perintahkan untuk usir dan gebuk saja kalau tidak mau pergi,” ujar Addin.

Ia mengatakan aksi geruduk kantor salah satu organsiasi Islam terbesar itu cukup yang terakhir. “Kita jaga Marwah NU. Ini adalah kantor kita semua. Dari sini kita dididik, dibesarkan hingga menjadi seperti ini," ujar Addin menegaskan.

Addin mengatakan gedung NU merupakan gedung keramat tempat para ulama berkhidmat. "Wajib kita jaga. Ansor Banser akan siaga menunggu perintah ketua umum PBNU," katanya.

Tercatat sejumlah orang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PBNU Jumat, 2 Agustus 2024. Mereka menuntut reformasi di tubuh PBNU karena dianggap sudah keluar dari idealisme Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang selama ini dijunjung tinggi oleh warga Nahdliyin, sebutan anggota NU.

“Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf/Ketua Umum PBNU) ketika terpilih dalam Muktamar NU ke-34 mengusung idealisme Gus Dur. Tapi nyatanya jauh dari praktik yang ada,” kata koordinator Aliansi  santri Gus Dur, Mohammad Sholihin.

Sholihin mengajak para pengurus PBNU kembali ke jalan idealisme Gus Dur dengan semangat peradaban dan peduli terhadap masyarakat bawah. “Sebagai santri Gus Dur, kami mengingatkan Gus Yahya berkomitmen dengan apa yang diperjuangkan Gus Dur,” kata Sholihin.

Dalam aksinya Sholihin minta ketua umum dan Sekjen PBNU mundur dan segera melaksanakan Muhtamar luar biasa.  Sholihin juga meminta PBNU mendukung pansus haji yang dilakukan oleh DPR RI untuk melakukan upaya perbaikan dan pembenahan haji di Indonesia.

Berbalas Pansus PBNU - PKB

Aksi Aliansi Santri Gus Dur Menggugat akumulasi hubungan memanas antara PBNU dengan partai kebangkitan bangsa atau PKB. PBNU sebelumnya menuding PKB dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mempelopori terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menduga pembentukan Pansus Haji untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya. “Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU," ujar Yahya usai rapat pleno PBNU pada Minggu, 28 Juli 2024, dikutip Tempo.id.

Gus Yahya mencurigai Pansus Haji dibentuk motif pribadi untuk mengadili keputusan yang diambil oleh adiknya Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama dan mengincar NU yang ia pimpin. 

 “Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya. Yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini,” kata Gus Yahya menjelaskan.

Gus Yahya sebelumnya langsung menggelar rapat di PBNU usai Pansus Haji yang telah ditetapkan di Senayan.  Salah satu keputusan dari rapat pleno tersebut membentuk panitia khusus oleh Syuriah PBNU yang akan mengkaji hubungan antara PBNU dan PKB.

Rais Syuriah PBNU sekaligus anggota Tim Panel Panitia Khusus PBNU, Cholil Nafis mengatakan, tim panel akan membantu Anwar Iskandar dan Amin Said Husni. "Memang yang ditunjuk PBNU ada dua orang Anwar Iskandar dengan Amin Said Husni. Kemudian tim panelnya di bawah itu ada beberapa orang, di antaranya ada saya," kata Cholil.

Cholil merinci sejumlah nama tim panel tersebut Ihsan Abdullah, Umarsyah, Miftah Faqih, Ahmad Fahrurozi, Ulil Abshar Abdalla, Suleman Tanjung, Imran Rosyadi Hamid dan Najib Azca. Tugas tim panel mendalami dan menghimpun berbagai informasi terkait hubungan PKB dan NU. “Informasi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Anwar Iskandar dan Amin Said Husni untuk dibuat sebuah kesimpulan,” ujar Cholil.

Tim PBNU itu sebelumnya telah memanggil dan menggali informasi dari mantan Sekjen PKB Lukman Edy. Sedangkan Senin pekan lalu tim memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, namun tak hadir.

"Ini masih proses teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau mendalam, kami belum bisa sampaikan utuh," kata Cholil menjelaskan.

Menurut Cholil, kerja tim mengundang berbagai pihak untuk dimintai informasinya terkait hubungan PKB dan PBNU. Salah satunya adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan dikunjungi langsung oleh tim.

Informasi juga digali dari kalangan muda PKB yang masih aktif serta kelompok tua yang ikut mempelopori berdirinya partai. “Termasuk Kiai Ma'ruf, kita akan mendatangi selain kepada beliau untuk mendapatkan informasi yang cukup," katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membantah tudingan Gus Yahya. Cak Imin pangilan Muhaimin mengatakan, pembentukan Pansus Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB maupun PBNU.

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham! Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," kata Cak Imin.

Ia menegaskan Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji. Sedangkan gagasan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kemenag karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.

"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," kata Cak Imin menjelaskan.

Serangan Balik PKB, mempolisikan Lukman Edy

Konflik PKB – NU semakin memanas bahkan mengarah ke pidana ketika Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Polres Jombang buntut dari pernyataannya saat di kantor PBNU pada Rabu akhir Juli lalu.

Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Lukman Edy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik ke pimpinan partai PKB Muhaimin Iskandar.

"Lukman Edy menyebarkan berita yang dikonsumsi oleh publik, itu membahayakan sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik," kata Cucun, usai melaporkan di Bareskrim Polri, Senin 5 Agustus 2024.

Menurut Cucun, Lukman Edy sudah tidak memiliki hak untuk membicarakan PKB maupun para pimpinannya.  "Kalau bertanya terkait hak integriti kami di partai politik, saudara Lukman ini bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang PKB maupun pimpinan PKB,"  ujar Cucun menjelaskan.

Sedangkan Lukman Edy menyatakan akan meminta bantuan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor untuk menghadapi laporan itu.

“Nanti kami undang lagi hari Senin untuk bisa teman-teman LPBH NU dan LBH Ansor untuk menjelaskan bantuan (hukum) kepada saya yang dikriminalisasi oleh Cak Imin," kata Lukman Edy, dua hari usai dilaporkan Rabu 7 Agustus 2024.

Rais Syuriah PBNU Cholil Nafis mengatakan, tim panel tidak mempermasalahkan Upaya melaporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke Bareskrim Polri. Ia mengatakan laporan DPP PKB itu merupakan hak sebagai warga negara Indonesia.

"Hak warga negara ya untuk melaporkan hal-hal yang dianggap janggal. Ya nanti kita serahkan kepada hak sebagai warga negara," kata Cholil Nafis. (*)