KPK Diminta Usut Polemik Pelaksanaan Haji

SinPo.id -  Gerakan Mahasiswa Penegak Hukum (GMPH) menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Muhaimin Iskandar yang mengajak istrinya, Rustini Murtadho sebagai rombongan Timwas Haji 2024.

Para mahasiswa ini pun mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 29 Juli 2024.

Koordinator GMPH, Amri Loklomin mengatakan masuknya istri Cak Imin sebagai rombongan Timwas dinilai melanggar regulasi karena keberangkatan istrinya memakai visa petugas haji sebagaimana yang digunakan para anggota Timwas lain.

"Ini jelas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Cak Imin. KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini segera. Bongkar dan telusuri siapa saja yang terlibat hingga tuntas," ujar Amri.

Amri juga menyebut dalam regulasi jelas dinyatakan bahwa visa petugas hanya bisa digunakan untuk petugas dan Timwas, bukan istri petugas.

"KPK dan Kejagung tidak usah gentar mengusut masalah ini. Cara Cak Imin ini adalah  bentuk nepotisme dan terindikasi perbuatan korupsi," kata dia.

GMPH berharap KPK dan Kejagung segera bertindak untuk menyelidiki kasus ini seterang-terangnya. Keberanian dua institusi penegak hukum ini sangat ditunggu-tunggu publik karena bukti-bukti pelanggaran sangat jelas, baik dokumen, jejak digital, pengakuan sejumlah orang dan lainnya.

"Kita semua tahu Cak Imin ini kan memiliki sederet kasus dugaan korupsi. Namun penyelidikan seolah mandek dan bahkan cenderung ada campur tangan masalah politik. Publik semua sudah paham. Maka jangan terus diperpanjang akrobat politik yang mencederai rakyat ini," kata Amri.

GMPH mendorong agar persoalan penyelenggaraan haji di Indonesia dibenahi secara holistik, bukan bertumpu masalah yang parsial apalagi bercampur urusan politis.

"Tidak masalah dengan Pansus Haji karena selain konstitusional juga jalan untuk membenahi haji ke depan. Tapi semua harus cermat melihat dugaan penyimpangan yang ada. Di DPR pun ternyata banyak masalah besar yang mendesak diusut tuntas," pungkasnya.