SinPo.id - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB menghasilkan sejumlah poin keputusan untuk direkomendasikan. Salah satunya, mendorong revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2029 dipisah.

"Usulan PKB untuk mendorong revisi paket UU politik, isinya salah satunya adalah PKB mendorong supaya pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Sementara itu, Waketum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan revisi paket UU Politik itu bertujuan agar pelaksanaan pilpres dan pileg lebih fokus. Dia menilai pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat pemilihan calon anggota dewan kurang diminati.

"Memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI nggak diperbincangkan, nggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres. Bahkan kita sendiri itu lebih banyak kampanye pilpres daripada kampanye kita sendiri," kata Jazilul.

Jazilul berpandangan pemisahan pilpres dan pileg akan lebih efektif. Untuk itu, PKB akan merekomendasikan agar pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada Pemilu 2029.

"Pengalaman inilah (Pemilu 2024), yang kemudian saya yakin nanti disampaikan ke partai dan masyarakat efektif nggak gitu ini yang mau kita koreksi," ujarnya.

Jazilul menyampaikan keputusan lain yang dihasilkan dari Mukernas PKB. Yakni meminta pemerintah membuat skenario untuk mencegah PHK massal.

Poin berikutnya, PKB merekomendasikan pemerintag agar serius menangani persoalan judi online dan pinjaman online di Tanah Air. Jazilul menekankan jika kedua hal itu membuat ekonomi masyarakat terpuruk, bahkan pertumbuhan ekonomi negara terhambat.

"Juga sampai di mukernas agar pemerintah juga mewaspadai dengan serius karena Indonesia saat ini akan dijadikan pasar narkoba internasional, karena narkoba ini adalah darurat atau bahayanya kepada generasi kita ke depan," tegas dia.