SinPo.id -  Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tidak dipotong. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Anggaran Program Makan Bergizi Gratis ini tidak dipotong," kata dia pada Sabtu 20 Juli 2024. 

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, kata dia, sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun. Namun, pelaksanaan Program Makan Siang Gratis itu, menurut dia, akan menyesuaikan dengan indeks harga pangan di masing-masing daerah.

“Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis karena setiap daerah itu berbeda-beda indeksnya,” ujarnya.

Gugus Tugas Bantah Isu Pemotongan

Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang Komunikasi, Hasan Nasbi membantah isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari Rp15 ribu menjadi Rp7.500 per anak.

Ia menegaskan sejauh ini, kesimpulan program makan gratis adalah besaran anggaran senilai Rp71 triliun.

"Sampai hari ini belum punya kesimpulan selain (nilai anggaran makan bergizi, Red) Rp71 triliun," kata Hasan di Media Center Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Hasan Nasbi juga menegaskan sampai hari ini belum ada kesimpulan untuk menentukan jumlah anggaran per anak dalam riset program tersebut.

"Sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu," jelas Hasan.

Dikatakan Hasan, Prabowo selaku presiden terpilih telah meminta tim untuk optimal dalam mengalokasikan anggaran Rp71 triliun serta menitikberatkan pada jumlah penerima manfaat.

Dengan demikian, semua proses riset, kajian, dan pilot project makan bergizi akan berdasarkan pada arahan Prabowo tersebut, mengingat program makan gratis merupakan andalan Prabowo-Gibran.

"Kebutuhan gizi akan ditentukan ahli gizi. Jadi, enggak ada, tuh, main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makannya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kita sendiri belum keluar angka," jelas Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan nantinya jumlah anggaran per anak juga akan menyesuaikan berdasarkan lokasi tinggal.

Sebab, dari berbagai daerah di Indonesia tentu akan ada variasi menu sehingga fluktuasi harga bahan baku juga akan menyesuaikan.

"Soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah, jadi tidak akan sama menunya. Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa. Dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira-kira itu jalan  proses yang dikerjakan seperti itu," tukas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Satrio Djiwandono selaku anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa isu soal pemangkasan anggaran merupakan pernyataan spekulatif yang jauh dari fakta.

"Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, memberi sebuah kejelasan apa yang menjadi fakta pada hari ini, apa yang menjadi kepastian dan apa yang nanti akan terus berkembang di hari-hari yang akan datang," kata Budi.