SinPo.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menginstruksikan jajaran daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk memonitor langsung proses tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Hal itu untuk merespon ihwal adanya dugaan joki petugas Pantarlih saat melakukan Coklit pada Pilkada Jakarta. 

"Saya sudah menanyakan ke jajaran, ada penjelasannya, salah satunya itu ada yang sedang menunggu ayah /ibunya sakit kemudian meminta tolong teman dan seterusnya. Memang tidak benar tapi kan ada situasi itu untuk kmudian kita sampaikan agar tidak terulang," kata Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Jumat, 19 Juli 2024.

Afifuddin atau kerap disapa Afif ini berharap, setelah adanya laporan jajaran khususnya KPU DKI harus lebih aktif memperhatikan kinerja anak buah di lima wilayah di Jakarta. 

"Ya harapan kita sih kalau pun ada catatan yang berkaitan dengan yang demikian tidak banyak lah, artinya kita setelah kejadian kita mitigasi agar tidak terulang kembali," tuturnya. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI menemukan dugaan ada 41 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ilegal pada masa pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pilkada. 

Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Jakarta Selatan Ahmad Pahlevi saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2024.

"41 orang masih diduga Pantarlih ilegal karena tidak mempunyai atau menunjukkan surat keputusan (SK) saat melakukan coklit," ujar Fahlevi. 

Menurut dia, Pantarlih harus bisa menunjukan surat tugas lantaran ketika pelantikan SK tersebut sudah diterbitkan oleh KPU. Dugaan awal, kata dia, Pantarlih ilegal ini melakukan tugasnya bukan atas nama sesuai SK atas pihak yang diberikan penugasan.

"Pantarlih yang tidak dapat menunjukkan SK bisa juga terduga sebagai Joki Pantarlih," ungkap dia.