Di Markas Besar PBB, Fadli Zon Pertanyakan Standar Ganda Demokrasi
SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mempertanyakan standar ganda dalam demokrasi, di tengah upaya pencapaian SDG 16 mengenai Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi panel SDG 16 dalam IPU UN Parliamentary Forum at the High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development, di Markas Besar PBB, New York.
“Jika kita bicara mengenai upaya penguatan parlemen untuk mewujudkan SDG’S 16, itu berarti kita berinvestasi pada demokrasi," kata Fadli, dikutip Rabu, 17 Juli 2024.
"Lantas bagaimana kita berbicara demokrasi, bila di depan mata ada standar ganda soal demokrasi dan pelanggaran HAM, termasuk pengabaian terang-terangan negara-negara demokrasi terhadap genosida?" Lanjutnya.
Menurutnya, situasi konflik seperti yang terjadi di Gaza, telah memperburuk pencapaian SDG 16. Apalagi, aturan internasional tidak lagi, sehingga konflik di Gaza mengarah kepada protes yang luas.
“Jika tak diakomodasi, kepercayaan masyarakat akan lebih tergerus, merusak kepercayaan yang sudah rapuh,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Fadli, parlemen yang kuat dan inklusif diperlukan dan hal tersebut dapat didorong melalui upaya penguatan aspirasi publik melalui partisipasi publik bermakna. Ini berarti pendapat dan keluhan masyarakat perlu didengar, dipertimbangkan dan ditanggapi.
