PERPANJANGAN IZIN FREEPORT

Perpanjangan Izin Freeport, Bahlil: Indonesia Dapat Tambahan Saham 10 Persen

Laporan: Tio Pirnando
Kamis, 11 Juli 2024 | 16:43 WIB
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (SinPo.id/ Setkab)
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (SinPo.id/ Setkab)

SinPo.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan,  perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berakhir pada 2041, terbit sebelum periode pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. 

"Nah, dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN, dipantau secara virtual, Kamis, 11 Juli 2024. 

Menurut Bahlil, Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10 persen. "Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61 persen," ujarnya.

Sejak 2018, lanjut Bahlil, Indonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51 persen, dengan rincian 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.

Berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

"Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung," kata dia. 

Tak lupa, Bahlil juga menyampaikan  pentingnya hilirisasi hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.

Hal ini yang menjadi dasar dari pembangunan tempat peleburan (smelter) tembaga oleh Freeport, di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

"Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelternya 3 miliar dolar AS, dibangun di Gresik (Jatim)," kata Bahlil.

 

 sinpo

Komentar: