Hemat Anggaran Negara, Luhut: Beli BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024

Laporan: Tio Pirnando
Rabu, 10 Juli 2024 | 10:56 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (SinPo.id/dok. Kemenko Marves)
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (SinPo.id/dok. Kemenko Marves)

SinPo.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal ini agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, termasuk dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Luhut secara khusus mewanti-wanti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Karenanya, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Luhut menyampaikan, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. Bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, sementara bioetanol jauh lebih rendah kandungan sulfurnya bisa hanya mencapai 50 ppm. Kondisi sulfur itu mempengaruhi kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia.

Oleh sebab itu, Ia meyakini, pengembangan bioetanol dapat menekan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Akhirnya, negara dapat menghemat anggaran untuk penyakit pernapasan hingga Rp 38 triliun.

"Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," ungkapnya.

Menurut Luhut, saat ini pengembangan bioetanol sedang dilakukan Pertamina, yang diharapkan berjalan dengan baik sehingga bisa segera diterapkan.

"Ini sekarang lagi proses dikerjakan Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, kita bisa mengemat lagi (anggaran negara)," kata Luhut.sinpo

Komentar: