SinPo.id - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ghufron Mukti memastikan, data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aman dari para peretas atau hacker braint chiper ransomware, yang menyerang Pusat data nasional (PDN) beberapa waktu lalu. Sebab, data JKN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, untuk menggunakan perlindungan berlapis. 

"Kami berkoordinasi dengan Dukcapil dan menggunakan keamanan berlapis. Apalagi kami sudah mendapatkan ISO (standar internasional pengaman informasi) khusus soal cyber security, itu kita sudah dapat," kata Ghufron usai peluncuran Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Menurut Ghufron, pengamanan data makin penting dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Termasuk pentingnya penerapan sistem pengamanan berlapis, demi mencegah serangan ransomware yang merupakan kejahatan siber paling ditakuti saat ini. 

Sebab itu, BPJS Kesehatan akan terus berinovasi karena para peretas pasti memiliki komunitas tersendiri. Mereka selalu mengembangkan kemampuan untuk melakukan serangan yang lebih kuat.

Oleh karenanya, Ia mengimbau agar Indonesia juga tak kalah untuk terus belajar memperbaiki dan memperkuat ketahanan digitalnya.

"Para hacker itu punya komunitas sendiri yang kemudian mereka saling sharing, saling belajar, sehingga kita juga harus terus menerus memperbaiki lah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ghufron menyampaikan rasa prihatinnya atas serangan ransomware yang memengaruhi Pusat Data Nasional.

"Tentu kita prihatin ya karena Indonesia di-hacked (diretas), belum ada back up yang cukup  sehingga itu menjadi persoalan," tukasnya.