Jokowi Kritik Prosedur Birokrasi RI Masih Ruwet
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik masih banyak ditemukan di lapangan, prosedur birokrasi perizinan di Indonesia yang dibikin rumit. Padahal, sudah berkali-kali ia mengingatkan agar perizinan harus dipermudah.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja, ngurusnya ruwet, baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," tegas Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.
Menurut dia, untuk menjadi negara maju, tidak boleh lagi terbelenggu pada prosedur maupun rumusan, yang berorientasi pada proses.
Penyederhanaan prosedur harus ditingkatkan agar pemerintahan berjalan lebih efektif, efisien, dan fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, demi membawa kemajuan negara.
"Walaupun kita tahu de-regulasi sudah banyak dilakukan, walaupun de-birokrakratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan, prodesur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan," ujar Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan, prosedur birokrasi yang rumit bisa disalahkan saat pemeriksaan dilakukan. Inilah yang kemudian menjadi sumber ketakutan para aparat pemerintah.
"Saya berharap reformasi struktural yang berjalan, penting untuk dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," tukasnya.
