DPR Sebut Perlu Intervensi Pemerintah untuk Tekan Harga Obat
SinPo.id - Anggota DPR RI Muchamad Nabil Haroen menyebut diperlukan intervensi negara untuk menekan mahalnya harga obat di di Tanah Air. Intervensi itu bisa dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan perbaikan tata kelola.
"Untuk menekan mahalnya harga obat, intervensi negara sangat diperlukan. Beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain, meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola," kata Nabil dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.
Menurut dia, negara perlu memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat dengan mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu dan memastikan semua proses berjalan secara transparan.
Selain itu, Nabil menyebut diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait harga obat dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ini penting agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari harga obat yang tinggi.
Legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan perlu pula penguatan peran pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya mengambil peran lebih aktif dalam mengatur dan mengawasi harga obat di pasaran, termasuk dengan memberikan subsidi atau insentif bagi produsen obat dalam negeri.
Kolaborasi antar kementerian dan lembaga juga tidak kalah penting. Dia menilai perlu kerja sama yang erat antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.
Terakhir, Nabil memandang penyelesaian mahalnya harga obat di dalam negeri dapat diatasi dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola distribusi obat agar lebih efisien dan transparan.
"Dua minggu ke depan akan ada rapat lanjutan untuk membahas hasil kajian mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap dari rapat ini akan lahir kebijakan yang konkret dan efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia," katanya.
Dia mengatakan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan harga di negara tetangga. Tidak efisiennya tata kelola perdagangan sektor kesehatan menjadi salah satu faktor utama.
Inefisiensi ini, kata Nabil, mencakup berbagai aspek, mulai dari proses distribusi, regulasi, hingga mekanisme pengadaan yang belum optimal.
"Kedua, biaya-biaya tambahan yang muncul dari proses tata kelola yang kurang transparan turut berkontribusi pada tingginya harga obat. Biaya-biaya ini mungkin berasal dari jalur distribusi yang panjang, biaya administrasi yang tidak perlu, dan berbagai pungutan lain yang seharusnya bisa dihindari," kata dia.
Faktor ketiga, adanya perbedaan dalam kebijakan harga dan regulasi antara kedua negara. Dia menyebut pemerintah Malaysia memiliki mekanisme pengendalian harga obat yang lebih ketat dan efektif dibandingkan di Indonesia.
"Kami di DPR RI siap mendukung langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memastikan harga obat lebih terjangkau bagi masyarakat," kata Nabil.
