Ketua DPR Minta Pemerintah Punya Langkah Konkret Tangani Peretasan PDNS
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius menangani peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya oleh ransomware. Pemerintah diharap tidak menganggap enteng persoalan ini.
"DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut (peretasan PDNS 2 Surabaya)," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2024.
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi kasus peretasan tersebut. Terpenting, mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang pada situs pemerintah yang lain.
"Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi," katanya.
Puan berharap pemerintah melakukan tindakan konkret terkait itu. Dia ingin pusat data nasional bisa kembali pulih.
"Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali," ucapnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebelumnya mengungkap layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS) akan aktif mulai Juli 2024 setelah diserang ransomware. Hadi mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024. Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024," kata Hadi dalam konferensi pers di kantornya beberapa waktu lalu.
Hadi menjelaskan data yang ada dalam PDNS 2 ini akan dicadangkan oleh sebuah situs dingin (cold site) untuk pemulihan data jarak jauh. Situs dingin ini juga nantinya bakal ditingkatkan menjadi hot site khusus layanan bersifat strategis.
"Jadi kalau kita ketahui ada DRC (disaster recovery center). Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara auto gate. Mampu memberikan pelayanan secara interactive service," kata Hadi.
"Sehingga kalau kita lihat kejadian kemarin, Imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat. Maka ke depan, bulan Juli, ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di pusat nasional data sementara seperti yang terjadi sebelumnya," timpalnya.
