Gubernur Kalsel Minta Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 Tidak Harus Serentak
SinPo.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Maret 2024 memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak haruslah diikuti pula dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak pula agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.
Akan tetapi, putusan tersebut dinilai merugikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang menjadi Pemohon uji materiil Pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada). Ia dan dua perseorangan warga negara menjadi Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024. Sidang perdana perkara tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 1 Juli 2024 di Ruang Sidang Pleno MK.
Ade Yan Yan Hasbullah selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dibatasi hanya sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dari pemilihan serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 sebagaimana tafsir Putusan MK di atas.
“Ketentuan ini merugikan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang baru dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021, seharusnya berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU Pemilihan kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur memegang Jabatan Selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan demikian Pemohon I, seharusnya berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah jabatan Pemohon selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan seharusnya menjabat sampai dengan Agustus 2026,” ujar Ade di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Pemohon juga mendalilkan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan dengan tegas masa jabatan adalah 5 tahun. Selain itu, Ade menyebut, Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 seharusnya tidak serta-merta mengurangi hak konstitusional para Pemohon seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dimana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tidak langsung dilantik akan tetapi menunggu terlebih dahulu Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya menyelesaikan masa jabatannya.
“Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran, dan hal itu tetap boleh dilakukan tanpa harus menghilangkan hak konstitusional yang seharusnya diberikan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,” tegas Ade.
Perbaikan Kedudukan Hukum
Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengatakan pada kedudukan hukum, Pemohon hanya menguraikan mengenai kerugian konstitusional Pemohon I, namun belum terdapat uraian kerugian dari Pemohon II dan Pemohon III.
“Saudara perlu tentunya menjelaskan kaitan Pemohon II sebagai warga negara yang berprofesi sebagai PNS itu dan Pemohon III sebagai mahasiswa dengan adanya pemberlakuan pasal yang diujikan,” sebut Ridwan saat memberikan saran perbaikan.
Hal yang sama dikatakan oleh Wakil Ketua Saldi Isra. Ia menyebut kerugian konstitusional pemohon belum diuraikan pada bagian kedudukan hukum. “Menjelaskan kerugian konstitusional itu juga menggunakan contoh Provinsi Lampung, tahun berapa itu kejadiannya? Supaya clear kami melacaknya. Jadi, nanti dijelaskan, semakin jelas anda menguraikan kepada kami. Nah itu semakin gampang menggunakannya,” terang Saldi.
Pemohon diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk melakukan perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan diterima oleh Kepaniteraan MK selambatnya pada Senin, 15 Juli 2024 pukul 09.00 WIB. (*)
