Menparekraf: Penerapan Family Office Bukan Keharusan, tapi Peluang

SinPo.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kebijakan family office tidak akan diterapkan secara wajib oleh pemerintah. Namun, family office sebagai tambahan dan peluang bagi keluarga yang memiliki bisnis di Indonesia.

"Ini, kan, peluang ya. Akan dikaji lintas sektor dan ini akan menjadi peluang tambahan. Jadi, ini dana tambahan, bukan sebuah keharusan. Sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola oleh perusahaan keluarga (family office)," kata Sandi usai rapat membahas family office di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024. 

Sandi menyampaikan, family office adalah upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada keluarga pebisnis untuk berinvestasi di Indonesia. 

Dan, pemerintah sudah memperkirakan gambaran uang yang bisa dikelola komunitas family office dunia, mencapai US$11,7 triliun atau sekitar Rp191,48 kuadrilium (nilai kurs US$1 = Rp16.360)

Menurut dia, jika Indonesia bisa menarik 5 persen saja dari total dana yang kelolaan komunitas family office dunia tersebut, maka sekitar US$500 miliar atau Rp8.181 triliun akan masuk ke Indonesia. 

"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, kita bicara angka US$500 miliar itu cukup besar dalam beberapa tahun ke depan," kata Sandi. 

Selain itu, pemerintah juga tidak melihat ada tantangan berarti dalam pelaksanaan family office di Indonesia. Karena, penerapannya hanya perlu penyesuaian regulasi. Terlebih, saat ini  Indonesia juga mulai dilirik, tak hanya soal financial asset, tapi juga kegiatan aset lain, seperti kegiatan green investment hingga filantropi.

Untuk itu  pemerintah akan mengkaji secara matang agar konsep family office Indonesia bisa bersaing dengan Singapura, Dubai, hingga Hongkong. 

Pemerintah pun melihat penerapan family office menjadi peluang besar karena banyak pengusaha yang menerapkan bisnis family office menempatkan investasi di luar negeri.

"Jadi, quick wins-nya ini adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga Indonesia untuk mengelola investasinya bukan di luar Indonesia, tapi di Indonesia," kata Sandi.

Sandi pun mengaku sudah ada kajian awal yang menunjukkan bahwa publik lebih melirik Bali daripada Nusantara sebagai tujuan family office. Padahal, Nusantara sudah punya regulasi terkait penerapan family office.

"Tadi, di review masalah regulasinya. IKN sudah memiliki itu (regulasi penerapan family office), tapi yang mendapatkan banyak permintaan dari komunitas office family dunia ini justru Bali," kata Sandi.