Indonesia Kecam Israel Sahkan Lima Permukiman Yahudi di Tepi Barat

SinPo.id - Pemerintah Indonesia mengecam keputusan Israel yang mau mengesahkan lima pos pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina. Rencana ini merupakan upaya Israel untuk memperkuat posisinya di Tepi Barat agar Negara Palestina tidak terbentuk.

"Permukiman dan pendudukan Israel di tanah Palestina secara terus menerus merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB," ujar Kemenlu RI, pada Senin, 1 Juli 2024.

Indonesia menegaskan akan terus mengupayakan solusi dua negara agar kemerdekaan Palestina terwujud seutuhnya.

"Bersama komunitas internasional, Indonesia akan terus mendesak akuntabilitas Israel dan implementasi solusi dua negara," lanjut pernyataan itu.

Sementara itu, Menlu RI Retno Marsudi ketika berada di Doha, Qatar dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, mendiskusikan soal proses negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza serta berkomitmen untuk terus bekerja sama terkait keadilan dan kemanusiaan untuk Palestina.

Tak hanya Indonesia, Uni Eropa dan sejumlah negara Timur Tengah juga mengecam aksi pengesahan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat tersebut.

"Ini adalah upaya lain yang disengaja untuk merusak upaya perdamaian," ucap juru bicara Uni Eropa, Peter Stano.

Qatar menyebut bahwa keputusan Israel adalah babak baru dalam aksi pelanggaran yang sedang berlangsung melawan legitimasi internasional.

Dalam pernyataan terpisah, Mesir dan Arab Saudi juga menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan resolusi DK PBB.

Sebelumnya, Hamas menyebut tidak ada kemajuan dalam negosiasi gencatan senjata Jalur Gaza. Negosiasi tersebut bahkan seakan terhenti di tengah jalan.

Seorang pejabat senior Hamas, Osama Hamdan mengatakan, Hamas masih berkomitmen untuk membahas proposal gencatan senjata usulan Amerika Serikat (AS) tersebut untuk mengakhiri konflik di Gaza yang memasuki bulan ke-9.

"Hamas siap untuk menangani secara positif setiap proposal yang menjamin gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan kesepakatan pertukaran sandera yang serius,” kata Hamdan.

Selain itu, Hamas juga menyalahkan AS karena memberikan tekanan dan memaksa mereka untuk menerima persyaratan dari Israel. Sementara Israel disebut hanya akan menerima gencatan senjata sementara, bukan permanen seperti yang diminta Hamas.