Resolusi CPO Uni Eropa Diperparah dengan Banyaknya LSM Bayaran Pengkhianat Bangsa
Jakarta, sinpo.id - Indonesia saat ini tengah melobi Uni Eropa atas rencana penghapusan minyak kelapa sawit (crude palm oil) untuk bahan dasar biodiesel. Di tengah atensi yang tinggi ini, anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadel Muhammad mengatakan ada banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia yang mendapat dana dari Uni Eropa untuk mengkhianati bangsanya sendiri.
Untuk itu, Fadel akan membicarakan hal ini dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan verifikasi dan keterbukaan.
Akibat adanya oknum LSM-LSM tak bertanggung jawab tersebut, dapat membuat Indonesia makin merugi terkait importasi CPO. Jika sudah begini, tentu rakyat yang akan merasakan kerugiannya pula.
"Setelah ini kita berencana akan meminta PPATK tentang LSM-LSM apa saja dan berapa uang yang sudah digelontorkan oleh Uni Eropa untuk LSM-LSM yang menjual informasidi dalam negeri. Mereka berbicara tidak baik mengenai kita, mereka adalah LSM-LSM yang dibayar," kata Fadel di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/4/2018).
Fadel pun merupakan salah satu rombongan anggota BKSAP DPR RI yang melakukan lobi dengan Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia beberapa hari lalu. Fadel mengatakan, BKSAP menjelaskan kondisi sesungguhnya dunia perkelapa sawitan di Indonesia. Ia menolak dunia kelapa sawit Indonesia telah merusak lingkungan atau deforestasi.
“Tidak ada alasan bagi kita untuk diam, karena resolusi parlemen Uni Eropa itu diskriminatif akibat kampanye negatif LSM terhadap sawit Indoensia. Apalagi dana yang digelontorkan untuk LSM itu sangat besar. Ini harus dihentikan dan ditangkap,” tegasnya.
Karena biar bagaimanapun, resolusi Uni Eropa soal CPO dapat dipandang sebagai sebuah tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.
“Kalau perlu, hentikan aja pembelian barang dari Uni Eropa. Indonesia bisa membeli barang-barang di tempat lain jika sikap Parlemen Uni Eropa seperti itu. Kalau mereka keras, Parlemen Indonesia juga bisa keras demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
