Tak Maju ke Pilgub NTT, Fary Francis Komitmen Kawal ASABRI
SinPo.id - Politisi Partai Gerindra, Fary Francis menyatakan dirinya tidak maju sebagai calon gubernur NTT dalam Pilkada November 2024 mendatang.
Pria yang pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode (2009-2019) memilih berkomitmen untuk tetap mengawal PT Asabri sebagaimana posisinya saat ini yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Asabri.
Adapun keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan hari ini, Kamis, 27 Juni 2024.
“Saya sudah mendapatkan arahan dan penugasan dari Menteri Pertahanan yang juga Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto untuk terus fokus dan kawal kerja-kerja di PT Asabri hingga tuntas," tegas Fary Francis dalam keterangannya, Kamis, 27 Juni 2024.
Terkait siapa yang akan ditugaskan Partai Gerindra menjadi calon gubernur NTT dalam Pilkada November 2024 mendatang, Fary mengaku nama calon gubernur itu sudah ada di tangan Ketua Umum partai.
“Nama calon gubernur NTT dari Gerindra sudah ada di tangan Bapak Ketua Umum. Sudah dibicarakan intensif di tingkat DPP. Tinggal menunggu momentum strategis untuk Ketua Umum menyampaikan ke publik, khususnya masyarakat NTT," kata dia.
Sebagai informas, Fary Francis adalah politisi yang familiar di kalangan masyarakat NTT.
Selama menjadi Ketua Komisi V DPR RI (2014-2019), ia terbukti sukses menggerakan pembangunan infrastruktur di NTT. Banyak legacy politik yang dibangun untuk warga NTT.
Karena itu, tidak heran jika banyak warga NTT yang menghendakinya menjadi calon gubernur NTT.
Bahkan pada pertengahan Mei 2024 lalu, secara formal 22 DPC Partai Gerindra kabupaten/kota se-NTT melalui forum Rakerda telah mengusulkan secara bulat nama Fary Francis sebagai calon gubernur NTT dari Partai Gerindra.
Dengan mendapatkan penugasan lagi menjadi Komisaris Utama PT Asabri, Fary Francis dinilai sebagai sosok bersama tim Dekom dan Direksi yang berhasil menata Asabri keluar dari lilitan persoalan hingga menjadi korporasi BUMN yang sehat dan kembali meraih kepercayaan publik.
