Tommy Djiwandono: Tak Ada Gap Antara Jokowi dan Prabowo

Laporan: Tio Pirnando
Senin, 24 Juni 2024 | 13:57 WIB
Sri Mulyani, Airlangga Hartarto dan Tommy Djiwandono. (SinPo.id/dok. Kemenkeu)
Sri Mulyani, Airlangga Hartarto dan Tommy Djiwandono. (SinPo.id/dok. Kemenkeu)

SinPo.id - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono alias Tommy memastikan, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Karena itu, pihaknya dengan Menkeu Sri Mulyani dan jajarannya bekerja sama secara intensif selama dua bulan ini. 

"Saya harus garis bawahi bahwa tidak ada gap antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo," kata Tommy saat konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024. 

Termasuk soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya soal makan bergizi gratis.

Adapun pembahasan tim sinkronisasi ekonomi Prabowo-Gibran dengan Menkeu, termasuk mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dari hasil koordinasi itu, didapatkan sekitar Rp 71 triliun anggaran akan digelontorkan untuk tahap awal program tersebut. 

"Tadi angka Rp 71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang," kata Thomas.

Namun demikian, dia menekankan, alokasi tersebut tetap akan melewati siklus APBN di DPR. "Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digarisbawahi," katanya. 

Tim Prabowo-Gibran, lanjut Tommy, juga memikirkan, dalam menjalankan program makan bergizi gratis, kondisi APBN tetap terjaga. 

"Kami berkomitmen melakukan program unggulan Prabowo secara bertahap. Kuncinya bertahap. Tapi juga tentu prinsip-prinsip belanja berkualitas dan kita ingin capai 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," tukasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI