Jokowi Akui Urus Izin Konser Internasional di Indonesia Ruwet

Laporan: Tio Pirnando
Senin, 24 Juni 2024 | 12:07 WIB
Presiden Joko Widodo. (SinPo.id/Setpres)
Presiden Joko Widodo. (SinPo.id/Setpres)

SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sistem perizinan penyelenggaraan acara di Indonesia sangat rumit. Hal itu yang menyebabkan event-event internasional, seperti konser penyanyi mancanegara, memilih Singapura dibanding Indonesia.

"Sistem perizinan kita ruwet," ujar Jokowi dalam peluncuran "Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event" di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 24 Juni 2024.

Jokowi mencontohkan konser penyanyi Taylor Swift di Singapura pada Maret 2024 lalu, digelar enam hari berturut-turut. Konser itu berdampak terhadap pemasukan uang ke Singapura.

Dan, lebih dari separuh penonton Taylor Swift di Singapura itu merupakan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu karena hanya Singapura menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang menggelar konser tersebut.

Jokowi kemudian menyinggung konser band Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada November 2023 lalu. Menurut Jokowi, Indonesia hanya dapat menggelar konser satu hari.

"Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia, karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis, tapi mau nambah tidak bisa. Kenapa? saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Padahal yang saya dengar kualitas suara sound system waktu Coldplay di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini," kata Jokowi.

Jokowi juga mengaku sering menonton acara konser musik artis nasional, seperti grup band Dewa 19, Gigi, Slank, hingga Ariel Noah.

Menurut Kepala Negara, dari konser-konser artis nasional yang ia tonton, diketahui proses perizinannya juga panjang dan rumit. Kendati para penyelenggara event masih tetap mau menggelar acara tersebut.

"Saya bisa bayangkan, ngurus izin ruwet aja masih mau menyelenggarakan, apalagi kalau sekarang dipercepat. Saya berikan contoh Moto GP di mandalika saya cek di panitia ini efeknya luar biasa, dampak ekonomi Rp 4,3 triliun," kata Jokowi.

"Bisa menyerap tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya bagaimana perizinan? Lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," lanjutnya.

Perizinan itu pun akhirnya terbit dengan nama surat rekomendasi. Selain itu, penyelenggara juga harus mengurus surat persetujuan desa, dari Polsek setempat, Polres setempat, Polda hingga Polri.

Kemudian, ada lagi surat dukungan dari RSUD NTB dan surat dukungan dari Dinas Kebakaran yang harus terbit. Karena, jika tidak terbit, maka acara Moto GP tidak bisa digelar.

Selanjutnya, ada pula surat pemberitahuan Bea Cukai karena mendatangkan barang dari luar, surat KEK NTB, UNSW urusan bea cukai dan sebagainya.

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes sebelum bertanding. Mungkin masih ada tambahan lagi, atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event terjadi," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi berharap kehadiran layanan perizinan penyelenggaraan event berbasis digital mampu memberikan kemudahan dan kejelasan. Sehingga, biaya menyelenggarakan acara di Indonesia dapat lebih murah.

"Memberikan kemudahan pengurusuan kepastian jauh sebelumnya, motong birokrasi kita, dan munculnya adalah cost yang lebih murah dan lebih terbuka transparan," tukasnya.sinpo

Komentar: