Menko Perekonomian: Data Regsosek Solusi untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan
SinPo.id -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keberadaan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Pasalnya, data dalam sistem Regsosek bisa memberikan gambaran kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat, kondisi rumah tangga, dan aspek kehidupan lainnya.
"Data ini juga dapat menjadi tools untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah, serta menciptakan masyarakat menuju kelas menengah dengan penghasilan relatif lebih tinggi," kata Airlangga pada acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, secara virtual pada Kamis, 20 Juni 2024
Airlangga menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sejak 15 tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kinerja positif dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,36 persen, sementara kemiskinan ekstrem mencapai 1,12 persen.
Selain itu, Airlangga juga mengutip data dari Bank Dunia (World Bank) yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam pertumbuhan kelas menengah.
Proporsi kelas menengah di Indonesia tumbuh dari 7 persen menjadi 20 persen dari total penduduk.
"Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas kelas menengah tentu membantu percepatan pertumbuhan ekonomi serta memperluas pemerataan kesejahteraan," ujar Airlangga.
Kendati demikian, Airlangga mengakui memahami bahwa tantangan berikutnya adalah perluasan kelas menengah yang memerlukan upaya signifikan. Namun, hal itu dapat diselesaikan melalui integrasi program-program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan Regsosek.
Adapun Airlangga menyampaikan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, diantaranya: Pertama, identifikasi program di Kementerian/Lembaga (K/L).
Program harus didasarkan pada kriteria seperti akses terhadap pendapatan atau pekerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta akses pembiayaan UMKM.
Kedua, pemanfaatan data yang tepat sasaran.
"Memastikan bahwa data yang digunakan tepat sasaran berdasarkan sumber yang sama atau dipadankan dengan Regsosek, serta menciptakan tata kelola data yang baik sesuai prinsip keamanan, privasi, serta memudahkan akses dan pemanfaatan oleh pihak terkait," terangnya.
Ketiga, pemutakhiran data secara berkala. Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya mekanisme pemutakhiran data secara berkala dari Regsosek serta memonitor perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Airlangga menilai pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan kelas menengah yang kuat tidak dapat dilakukan secara terpisah.
Diperlukan koordinasi dan konvergensi yang mendalam dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi di berbagai sektor.
"Dengan kelas menengah yang kuat, kita memiliki pondasi kokoh untuk memenuhi bangsa yang lebih maju dan mampu mencapai target yang disarankan dalam Undang-Undang Pembangunan Jangka Menengah," tutupnya.
