KPU Sebut Jadwal PSU Masih dalam Proses Legalisasi Dokumen

SinPo.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut ihwal jadwal pemungutan suara ulang (PSU) masih dalam proses legalisasi dokumen. Hal ini untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

"Saat ini sedang dipersiapkan untuk legalisasi dokumen kebijakan," kata Anggota KPU RI Idham Holik saat dikonfirmasi, Sabtu, 15 Juni 2024.

Idham sebelumnya mengatakan, KPU RI siap menindaklanjuti ihwal putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024. Tindaklanjut tersebut, kata dia, lantaran putusan MK terkait PHPU Pileg 2024 bersifat final dan mengikat. 

"Tentu KPU akan laksanakan apa yang menjadi amar putusan MK atas PHPU," ujarnya. 

Idham pun memandang, pelaksanaan putusan MK tak akan mengganggu persiapan Pilkada Serentak 2024, lantaran KPU terbiasa bekerja secara simultan.

"KPU dan KPU daerah sudah terbiasa dengan kesimultanan atau keserentakan tahapan, misalnya pada saat penerimaan bakal calon perseorangan KPU di daerah juga melakukan tahapan rekrutmen badan ad hoc dan banyak contoh lainnya," ungkap dia. 

Lebih jauh, Idham menegaskan, pihaknya dan seluruh jajaran di daerah semaksimal mungkin untuk memberikan integritas elektoral terwujud dengan baik.

Sebagai informasi, MK telah selesai memutus 106 perkara PHPU Pileg 2024. Sidang pembacaan putusan itu digelar mulai tanggal 6,7 dan 10 Juni 2024. MK mengabulkan 44 perkara dan menolak 58 perkara PHPU Pileg 2024. Total keseluruhan perkara yang diregister MK sebanyak 297 perkara.

Dari 44 perkara itu, MK mengabulkan dengan beragam putusan, seperti pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.