SinPo.id - Ketua Delegasi Kunjungan Diplomasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan Namibia ingin belajar sejumlah hal kepada Indonesia. Salah satunya, menjaga ketahanan pangan.

Termasuk, ketahanan air secara berkelanjutan untuk memberikan layanan akses air bersih bagi masyarakatnya. Dia menjelaskan telah mengunjungi Namibia dan melakukan pembicaraan dengan Parlemen setempat soal ketahanan pangan, ketahanan air, pertanian, perikanan, pendidikan, dan kebudayaan.

Menurut dia, Namibia dengan iklim yang sangat berat menyebabkan terjadinya kekeringan yang parah dan terbatasnya sumber air.

"Namibia tidak memiliki banyak sumber air. Oleh karena itu Namibia ingin belajar kepada Indonesia tentang menjaga ketahanan air, agar bisa mengakses air bersih bagi masyarakat secara mandiri," kata Putu dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan serta cukup mampu mengelola air dengan kearifan lokal yang dimiliki.

Selain itu, dia menyebut Indonesia baru saja menjadi tuan rumah Forum Air Dunia (World Water Forum) ke-10 di Bali Tahun 2024 yang menghasilkan komitmen agar parlemen dunia akan membentuk jaringan kaukus air dan mengutamakan berbagai kerjasama untuk menjaga ketahanan air.

Untuk itu, dia memastikan Parlemen Indonesia siap menjembatani potensi kerja sama berbagai bidang antara Indonesia dengan Namibia serta mencari solusi untuk mewujudkan teknologi air.

Selain ketahanan air, kata dia, sektor pertanian, perikanan dan pendidikan juga sangat penting bagi Namibia. Sejak 2009, dia menyebut Indonesia dan Namibia sudah bekerja sama di sektor pertanian melalui Universitas Gadjah Mada dan Universitas Namibia.

Dalam pertemuan dengan Nambia, dia mengaku membahas soal peningkatan konektivitas pergerakan barang agar Namibia bisa menjadi salah satu hub untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke Afrika, serta peningkatan wisatawan Indonesia ke Afrika.

"Namibia memberlakukan bebas visa kepada WNI baik yang memiliki diplomatic, dinas, dan regular paspor. Kita berharap, agar Indonesia mempertimbangkan untuk memberlakukan hal yang sama," katanya.