SinPo.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan pembentukan Dewan Media Sosial yang bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan atau perundungan di ruang digital, hingga kini masih didiskusikan.

"Gini loh soal dewan media sosial ini kita masih mendiskusikan dengan banyak pihak. Kalau ini dalam tahap masih diskusi," kata Budi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 10 Juni 2024.

Ia mengatakan, pembentukan Dewan Media Sosial merupakan rekomendasi dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam meningkatkan pelindungan anak di ruang digital atau Child Online Protection

"Gini nih, ya ini diskusi dari kajian akademiknya UNESCO tentang bagaimana perkembangan sosial media di dunia yang perlu diantisipasi," terangnya.

Dengan demikian, pemerintah belum mengambil langkah dalam pembentukan Dewan Media Sosial. Sebab, Pemerintah masih menimbang rencana kebijakan tersebut, lantaran menimbulkan polemik di masyarakat.

"Belum berlaku, orang ini lagi didiskusikan. Perkembangan ke depan, yang namanya sosial media ini kan perlu berbagai lembaga atau badan yang bisa menjadi rujukan, spiritnya sama kayak Dewan Pers, yang pasti kan anak-anak harus dilindungi," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Budi mengatakan, dalam usulan UNESCO, Dewan Media Sosial berbentuk jejaring atau koalisi independen yang melibatkan multistakeholders, dan tidak berada di bawah naungan pemerintah.

Adapun anggota Dewan Media Sosial akan terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, hingga pelaku industri.

Sehingga ia meminta masyarakat untuk tidak salah mengartikan diskusi yang tengah berkembang, karena Dewan Media Sosial tidak akan membatasi kebebasan berpendapat publik di platform media sosial.