Muhammadiyah Beberkan Alasan Belum Putuskan Tawaran Kelola Tambang
SinPo.id - Wakil Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap menerima atau menolak terkait izin pengelolaan tambang, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Sebab, internal Muhammadiyah masih melakukan kajian.
"Sampai sekarang kami belum memutuskan ya atau tidak. Perdebatan di Muhammadiyah itu sangat hangat, hangat sekali," kata Mukhaer dalam diskusi daring, Sabtu, 8 Juni 2024.
Lagi pula, lanjut Mukhaer, pemerintah juga belum mendatangi PP Muhammadiyah, membahas mengenai hal itu.
Mukhaer menyampaikan, sebenarnya sebagian pihak tertarik mengelola tambang. Karena, tambang dijadikan sebagai media dakwah baru, guna menyiarkan agama dengan cara nyata.
"Bagi ormas terutama Muhammadiyah, ini kan sebuah ruang dakwah, tidak sekadar dakwah lisan tapi juga harus ada dakwah bil hal," ucapnya.
Di sisi lain, sebagian juga lebih berhati-hati dan mengambil sikap kontra. Alasannya, dunia pertambangan kerap diisi oleh mafia, dikuasai oligarki, baik dari hulu hingga hilir. Termasuk mereka juga masih skeptis masalah pasar dan pembelinya.
Selain itu, pihak yang kontra juga mempersoalkan aspek lingkungan hidup, pembangunan keberlanjutan, hingga masalah eksploitasi.
Oleh karena itu, tutur Mukhaer, perdebatan di PP Muhammadiyah yang alot masih belum memungkinkan untuk mengambil kesimpulan.
"Nanti, mungkin dalam pekan depan itu sudah ada Insyaallah kepastianya," kata Mukhaer.
