Stafsus Kementerian Investasi/BKPM: Indonesia Pilihan Tepat Investasi Hijau
SinPo.id - Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM, M. Pradana Indraputra menjelaskan Indonesia tengah bergerak menuju ekonomi hijau. Meski diakuinya pula, Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah.
Hal tersebut disampaikannya pada forum Indonesia Miner 2024, yang diselenggarakan pada Selasa, 4 Juni 2024, di The Westin Jakarta. Konferensi dan pameran bertaraf internasional ini mempertemukan berbagai pelaku usaha di bidang pertambangan, pakar, pengambil kebijakan, serta seluruh rantai nilai industri pertambangan di Indonesia.
"Saat ini, Indonesia adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. Namun, dalam empat tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk mengatasi isu ini. Kini, tujuan utama Indonesia adalah melakukan transisi energi,” jelas Pradana dalam keterangannya dikutip Rabu, 5 Juni 2024.
Faktanya, kata dia, berdasarkan Southeast Asia’s Green Economy Report 2024, Indonesia dan Filipina juga menjadi dua penyumbang investasi hijau terbesar di Asia Tenggara. Dengan melakukan industrialisasi, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat melengkapi kebutuhan transisi energi dunia.
"Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar ke-2, cadangan bauksit terbesar ke-6, dan cadangan tembaga terbesar ke-7," katanya.
Pradana menjelaskan, Indonesia memiliki empat komoditas yang menjadi prioritas utama pemerintah untuk pengembangan industri hilir, yaitu nikel, bauksit, timah, dan tembaga.
“Pelarangan ekspor nikel dan bauksit telah diberlakukan, dan rencananya pelarangan tersebut akan diperluas untuk komoditas timah dan tembaga,” ungkap Pradana.
Mengenai prospek hilirisasi bauksit, Pradana menegaskan, pemerintah Indonesia memiliki empat prioritas dalam industri hilir bauksit dan aluminium, yakni panel surya, komponen otomotif, kemasan makanan, serta bahan bangunan. Sementara total potensi investasi industri hilir bauksit yang telah diperkirakan oleh Kementerian Investasi/BKPM sendiri bernilai sekitar 48,89 miliar USD.
“Mengenai arah kebijakan pemerintah, ada dua strategi yang dapat dilakukan. Pertama adalah pengembangan industri hilir, khususnya bauksit, dalam bentuk substitusi impor. Kedua adalah penguatan industri dalam negeri,” kata dia.
Pasalnya, menurut dia, masih banyak yang menilai Indonesia tengah mengalami industrialisasi. “Indonesia kini akan melakukan re-industrialisasi. Hal tersebut menjadi dasar rencana perkembangan ekonomi Indonesia dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan," imbuhnya.
Terkait re-industrialisasi dan re-industrialisasi, kata Pradana, Indonesia melakukan perubahan dan perbaikan secara holistik dan komprehensif dalam proses industrialisasi untuk mendorong kembali industri manufaktur nasional. Pada dasarnya, re-industrialisasi dapat mengoptimalkan kembali proses industri, hal ini dapat meningkatkan kapasitas produktif, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan penggunaan sumber daya yang optimal.
Pradana menutup paparannya dengan menyampaikan, Indonesia ialah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Hal ini didasarkan pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kepastian pemberian insentif oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk industri yang berkontribusi terhadap hilirisasi di Indonesia.
"Kementerian Investasi/BKPM akan terus memberikan insentif fiskal dalam bentuk antara lain tax holiday, tax allowance, import duty exemption, dan super tax deduction, kepada industri-industri yang berkontribusi terhadap hilirisasi di Indonesia," jelasnya.
Forum ini turut dihadiri pelaku usaha pertambangan terkemuka seperti Tony Wenas selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rachmat Makkasau selaku Presiden Direktur PT Amman Mineral, dan Adriansyah Chaniago selaku Wakil Presiden PT Vale Indonesia.
