Lelang Aset PT Jiwasraya Dinilai Janggal, KPK Diminta Bertindak

SinPo.id -  Jaringan Rakyat Cinta (JRC) KPK meminta kepada lembaga antirasuah untuk segera menindaklanjuti laporan sejumlah elemen masyarakat terkait dugaan korupsi yang melibatkan petinggi Kejagung RI saat proses lelang aset PT Jiwasraya.

Hal ini disampaikan koordinator aksi, Faisal Saimima saat memimpin massa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

"JRC KPK menilai proses lelang aset tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp10 triliun," kata Faisal dalam orasinya.

Dikatakan Faisal, sebagai bagian dari elemen masyarakat, pihaknya ingin mengambil peran dalam mendukung KPK mengusut dugaan kejanggalan dalam  proses lelang tersebut.

"JRC KPK bersama elemen masyarakat lainnya akan berdiri bersama KPK untuk mengusut proses lelang tambang misterius tersebut," kata Faisal.

Selain itu, massa aksi juga meminta KPK untuk tidak segan dan pantang mundur menangkap siapapun oknum mafia tambang di Kejagung RI jika memang terbukti terlibat.

"JRC KPK juga meminta KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan TPPU oknum petinggi di Kejagung RI," tukas Faisal.

Sebagai informasi, Koalisi Sipil Penyelamat Tambang (KSPT) sebelumnya pernah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, persekongkolan jahat, dan korupsi dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nilai lelang aset terpidana kasus korupsi serta pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri), Heru Hidayat, itu dilelang jauh di bawah harga sebenarnya.

Adapun dasar aduannya yakni temuan selisih Rp9 triliun dari proses lelang aset tersebut. Proses lelang dilakukan pada Juli 2023 dengan menghasilkan Rp1,945 triliun, padahal seharusnya dari proses lelang itu negara bisa mendapatkan Rp10 triliun, sesuai dengan nilai aset yang disita. Selisih ini berpotensi jadi kerugian negara.