Bawaslu Sebut Papua Jadi Daerah Rawan di Pilkada, Minta DPT Diperhatikan
SinPo.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian.
Pasalnya, kata Bagja, lantaran daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, Pemilihan Bupati Nabire 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Dia pun bercerita ihwal DPT Nabire kala itu sekitar 160 ribuan. Kemudian, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan PSU dan mengulang dari proses pemutakhiran data pemilih.
"Setelah di Mutarlih oleh KPU RI, dapatlah angka 89 ribuan (DPT Pilbup Nabire hasil putusan MK). Ini harus wanti-wanti kita semua, juga kepada kepala daerah untuk Papua perlu diperhatikan soal DPT itu," kata Bagja dalam keterangannya, dikutip Jumat 31 Mei 2024.
Selain masalah DPT, kata dia, tahapan distribusi logistik di tanah Papua juga rawan lantaran letak geografis. Dia menuturkan pada bulan November 2024, gelombang air laut di timur dan barat perlu diperhatikan, belum lagi di wilayah Papua yang terletak di pegunungan.
Lebih jauh, Bagja juga turut menyoroti isu krusial lainnya seperti politik uang. Dia menilai praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial, mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hingga masa tenang jelang pemungutan suara.
"Ini tugas kita bersama, Sentra Gakkumdu juga menindak dan menelusuri terkait politik uang. Politik uang memang susah untuk ditelisik, begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," ungkap dia.
Seperti diketahui, Pilkada 2024 akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Pilkada dilaksanakan di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
