DPR Minta Pemerintah Melakukan Dialog Sebelum Menaikkan UKT
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf memperingatkan pemerintah untuk berkoordinasi dengan DPR sebelum menaikkan uang kuliah tunggal (UKT). Kebijakan terkait pendidikan diharap melalui dialog banyak pihak.
"Pembatalan yang dilakukan saat ini saya pikir ini langkah baik dari pemerintah, namun pertanyaannya adalah berarti diserahkan kepada pemerintahan berikutnya untuk menyelesaikan kenaikan tersebut? Berarti ini akan muncul kembali," kata Dede saat dihubungi, Rabu, 29 Mei 2024.
Menurut Dede, DPR perlu mengetahui bagaimana kenaikan UKT yang mungkin diberlakukan tahun depan. Dia juga menyebut pihaknya kini telah membuat panitia kerja (panja) terkait kenaikan UKT.
"Itu sebabnya kita DPR perlu tahu, bagaimana formulasi kenaikan, jadi di panja pembiayaan pendidikan yang sudah kita mulai, kita akan mengkaji untuk mengetahui sebetulnya mengapa biaya pendidikan tinggi itu semakin mahal. Kita harus pahami dulu," ucap dia.
"Apakah karena membayar gaji-gaji dosen? Membayar laboratorium? Praktik atau uang gedung? Atau apapun juga itu harus kita pahami. Sehingga nanti kita bisa jelas di mana peran pemerintah melalui berbagai program seperti beasiswa, biaya riset, dan apapun juga, dan di mana peran masyarakat yang disebut sebagai UKT," timpalnya.
Dengan mengetahui latar belakang itu, kata dia, kenaikan biaya bisa diantisipasi. Kalaupun harus naik, dia meminta kenaikan tersebut masuk akal.
"Sehingga kalau ada kenaikan, kenaikannya bukan sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal, itu lah fungsi panja kita supaya tahun depan kita bisa kontrol persentase kenaikan rangenya di berapa," ujar dia.
Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kenaikan UKT bukan tahun ini melainkan tahun depan.
"Kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
