Menko Polhukam Nilai Butuh Antisipasi Kerawanan Pilkada di Papua
SinPo.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menilai, butuh ada langkah strategis untuk mengantisipasi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, khususnya di Papua.
Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada di Papua perlu menjadi perhatian khusus, lantaran situasi keamanan di enam provinsi Papua masih relatif dinamis.
"Diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024,” kata Hadi dalam keterangannya pada Selasa, 28 Mei 2024.
Hadi pun berujar, akan memimpin langsung Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Papua di Jayapura, Papua, pada Rabu, 29 Mei 2024.
"Rapat koordinasi itu rencananya akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, perwakilan dari partai politik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Papua, dan sejumlah tokoh masyarakat," ungkap dia.
Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan, seluruh pihak terutama aparat penegak hukum harus memastikan situasi politik, hukum, dan keamanan di Papua tetap stabil terutama selama tahapan Pilkada 2024. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi gangguan dan kerawanan pun perlu segera dirumuskan dan diterapkan demi menjaga situasi tetap kondusif.
Kerawanan-kerawanan yang perlu diantisipasi itu, kata dia, mencakup gangguan keamanan, gangguan terhadap penggunaan sarana dan prasarana, juga gangguan distribusi logistik pilkada.
"Kita tentunya mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya,” tutur Hadi.
Seperti diketahui, Pilkada 2024 akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Pilkada dilaksanakan di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
