Kepala BNPB Dorong Percepatan Transisi Menuju Pemulihan Pascabencana di Sumbar
SinPo.id - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan darurat banjir lahar hujan dan tanah longsor yang menerjang enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat. Percepatan tersebut dilakukan agar penanganan dapat beralih dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal ini ditekankan oleh Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan darurat, yang di gelar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, pada Kamis 16 Mei 2024. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala BNPB dan dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy, dan Anggota DPR RI Komisi VIII John Kenedy Azis.
Pada agenda tersebut, Suharyanto menekankan pentingnya percepatan salah satunya yang dilakukan adalah penyelesaian pendataan kebutuhan akan relokasi warga yang rumahnya terdampak dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga agar di data.
"Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan, dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya untuk transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi yani pendataan akan kebutuhan relokasi, tolong ini segera dilakukan, sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak," kata Suharyanto.
Suharyanto juga mengatakan, BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah mana saja di sekitar Gunungapi Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana khususnya daerah yang terdapat aliran sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.
"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan di data mana yang harus di relokasi dan tidak dan Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah, artinya yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat," terang Suharyanto.
Selain tempat tinggal, Kepala BNPB juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak yang direlokasi rumahnya. Suharyanto menekankan, pentingnya pemerintah daerah juga menyediakan sumber mata pencahariannya salah satunya adalah lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.
"Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun, ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," tambah Suharyanto.
Dalam melaksanakan rencana relokasi tersebut, Suharyanto akan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal di kawasan beresiko. Hal tersebut dilakukannya saat bertemu langsung dengan pengungsi dan meyakinkan para pengungsi bahwa relokasi menjadi salah satu solusi terbaik demi mengantisipasi bencana susulan di masa mendatang.
Dirinya juga mengatakan, sebagaimana yang disampaikan saat peninjauan pengungsian, apabila warga yang tidak direlokasi dan tergolong tinggal di tempat aman, namun rumahnya rusak akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dengan rincian untuk rusak berat 60 juta Rupiah, rusak sedang 30 juta Rupiah, dan rusak ringan 15 juta Rupiah.
Menindaklanjuti rencana relokasi sebagai upaya transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, Suharyanto juga menyampaikan saat ini terdapat sekira 335 unit rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat (PUPR) yang siap dibangun. Rumah tersebut merupakan bagian dari program Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).
"Makanya tolong untuk pendataan ini cepat dan akurat karena bangunnya cepat yang lama itu biasanya dipendataan," tegas Suharyanto.
*Kondisi Terkini Penanganan Korban Jiwa*
Sementara itu, disamping proses perencanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan, pemerintah melalui tim gabungan juga terus mengupayakan pencarian dan evakuasi korban jiwa
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Kamis, 16 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, korban meninggal dunia tercatat berjumlah 67 orang, 20 orang hilang dan masih dalam pencarian, 3 orang meninggal dunia belum teridentifikasi dan saat ini berada di RS Sijunjung, serta 989 KK terdampak, 40 orang mengalami luka-luka.
Adapun jika dirinci berdasarkan wilayah, korban jiwa di Kabupaten Agam meninggal dunia sebanyak 22 jiwa, Kota Padang Panjang 2 jiwa, Kabupaten Tanah Datar 29 jiwa, Kabupaten Padang Pariaman 12 jiwa, Kabupaten Limapuluh Kota tidak ada yang meninggal namun 1.995 jiwa terdampak, dan di Kota Padang 2 jiwa meninggal dunia.
"Saat ini hari kelima tadi disampaikan data terbaru, sehingga kita masih punya waktu satu hari berdasarkan _golden time_ tentu kita harus berdialog dengan ahli waris dan keluarga ditinggal apakah 20 orang ini sudah diikhlaskan atau belum sehingga kalo terima kita bisa hentikan pencarian dan evakuasi tapi kalau minta tetap dicari kita harus masih cari. Negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari setelah itu di _cover_ BNPB jadi tidak perlu khawatir," jelas Suharyanto pada rapat koordinasi tersebut.
Mengingat proses penanganan tanggap darurat hingga masa transisi diperkirakan masih berlangsung beberapa hari ke depan, Suharyanto juga meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengatur pendistribusian bantuan permakanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat.
"Sembako permakanan melimpah tolong dilihat kebutuhan yang lain seperti kebutuhan wanita, anak-anak, dan alat kebersihan, harus diadakan kalau kekurangan harus segera laporkan ke BNPB," pungkas Suharyanto.
