Baleg Mulai Kaji Usul Jumlah Kementerian

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 14 Mei 2024 | 19:25 WIB
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek). (SinPo.id)
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek). (SinPo.id)

SinPo.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai mengkaji usulan penambahan jumlah kementerian dalam pembahasan Revisi Undang Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pengkajian tersebut dilakukan bersama tim ahli yang memaparkan muatan materi revisi. RUU itu pun mulai dikaji karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini yang agak ramai belakangan, seolah-olah di Baleg sudah diputuskan padahal masih mau mendengarkan kajian dari tim ahli," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Awiek menyebut RUU tentang Kementerian Negara itu dikaji berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Dalam putusannya MK menyatakan Pasal 10 dalam UU tersebut mengenai pengangkatan wakil menteri yang bertentangan dengan UUD 1945.

Tim ahli pun menyampaikan muatan materi usulan agar Pasal 10 tersebut dihapus guna mengikuti ketentuan MK. Namun, tim ahli juga memasukkan usulan agar Pasal 15 tentang jumlah menteri direvisi.

Dalam materi muatannya, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini, Pasal 15 tersebut menyatakan jumlah kementerian paling banyak sebesar 34 kementerian.

Awiek berpendapat bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintah itu bisa menjadi kunci dalam penentuan kementerian oleh presiden. Sehingga, kata dia, jumlah kementerian bisa menjadi berkurang.

"Jadi kalau tidak diatur jumlahnya bisa jadi menterinya hanya 10, jadi jangan diasumsikan selalu lebih dari 34, bisa jadi kurang dari 34," kata dia.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menilai putusan MK itu tidak membatasi DPR untuk hanya membahas satu pasal terkait saja. Sehingga, selain membahas Pasal 10, DPR juga bisa membahas revisi pasal lainnya.

"Karena ini tidak masuk dalam program legislasi nasional, maka kita golongkan untuk masuk ke dalam (RUU) kumulatif terbuka yang setiap saat kita bahas, dan ini bukan pertama kalinya," kata Supratman.sinpo

Komentar: