DKPP Terima 233 Aduan Perkara Pemilu 2024
SinPo.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyebut telah menerima sebanyak 233 laporan pengaduan dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada periode Januari sampai April 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, dari 233 laporan pengaduan tersebut sudah ada 90 perkara yang siap untuk disidangkan
"Dari 233 ada 90 perkara itu yg sudah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi material sehingga masuk dijadwalkan persidangan," kata Heddy kepada wartawan, Rabu, 8 Mei 2024.
Menurut dia, aduan terbanyak ada di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, disusul Jawa Barat sebanyak 17 pengaduan, Papua Pegunungan sebanyak 15 pengaduan, Papua Tengah sebanyak 15 pengaduan, dan Sumatera Selatan dengan 12 pengaduan.
Untuk itu, kata Heddy, DKPP merencanakan membuat kantor perwakilan di beberapa daerah untuk memudahkan masyarakat.
"Rencananya kita akan membuat empat kantor perwakilan. Satu di Papua, di tanah Papua. Yang kedua di Kalimantan atau Kalimantan untuk tengah. Yang ketiga di Sumatera. Dan keempat di Jawa," ungkap dia.
Terkait anggaran, dia mengaku, DKPP kekurangan anggaran untuk melakukan kerja-kerja selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Banyaknya pengaduan dan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) berbandig terbalik dengan kondisi anggaran DKPP," tutur Heddy.
Heddy pun menegaskan, anggaran merupakan bagian penting dalam menunjang kinerja DKPP dalam mengadapi Pemilu 2024. Hal itu, agar kinerja DKPP bisa profesional, kredibel, dan integritas.
"Ini tentu saja harus menjadi prioritas dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024,” ujarnya.
