Basarah Sebut PDIP Siap Berada di Luar dan Dalam Pemerintahan Baru

SinPo.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyatakan partainya siap berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDIP disebut sudah terbiasa bertahan dalam dinamika politik apa pun.

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927. Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," kata Basarah di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada Senin, 22 April 2024.

Menurut dia, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji. Dia mencontohkan ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," kata dia.

Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024. Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.

"Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (rakernas) PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," kata Basarah.

Dia menuturkan seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan kepada Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Kendati demikian, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.

"Jadi apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. MK menyatakan permohonan keduanya tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

MK juga menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.