Menko Perekonomian: Perlinsos untuk Bantu Masyarakat Miskin
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, program perlindungan sosial (perlinsos) merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pertahanan kehidupan masyarakat, menjaga daya beli, terutama masyarakat miskin dan rentan.
"Program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan dan mempertahankan kehidupan serta penghidupan,” kata Airlangga dalam sidang lanjutan sengketa PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024,
Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pada tahun 2023 dan 2024, terdapat risiko El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan. Karena, kenaikan harga pangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun rentan.
Kemudian, Airlangga menguraikan, program perlinsos terbagi dalam tiga kategori.Salah satunya adalah perlinsos kondisi tertentu, dengan tujuan menghadapi risiko global berupa bantuan pangan, BLT El Nino, dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Pada tahun 2023, kata Airlangga, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras yang menyasar pada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Realisasi anggarannya sebesar Rp18,1 triliun. Penyelenggara program ini adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Tak hanya itu, dibagikan pula BLT El Nino oleh Kementerian Sosial sebesar Rp200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian sosial dengan jumlah realisasi sementara sebesar Rp7,5 triliun.
Sedangkan pada tahun 2024, program bantuan pangan beras 10 kilogram diberikan 22 juta KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Menko PMK dengan alokasi anggaran Rp17,4 triliun.
Diberikan pula BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta KPM dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
Ia menegaskan, pelaksanaan program-program tersebut dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.
"Program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi," tukasnya.
