Politikus Hanura Sarankan Anies dan Ganjar Lapang Dada Jika Tak Punya Bukti Kuat
SinPo.id - Politisi Senior Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyarankan, Paslon 01 Anies-Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud, sebaiknya menerima saja hasil Pilpres 2024 yang telah diumumkan KPU RI.
Menurut Inas, kedua kubu itu tidak perlu repot-repot melakukan gugatan, dengan membawa bukti yang tidak kuat.
"Jika tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung sengketa pemilu yang mereka ajukan ke MK, lebih baik untuk menerima hasil pemilu dengan lapang dada, menghormati proses demokrasi, dan bekerja untuk kepentingan bersama," kata Inas saat dikonfirmasi, Kamis, 28 Maret 2024.
Mantan anggota DPR ini menilai, dalam konteks kebijakan politik di banyak negara, termasuk Indonesia, capres-cawapres turun sendiri untuk menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), dianggap sebuah langkah yang tidak lazim atau tidak umum, karena terkesan terlalu berambisi.
"Biasanya, gugatan terkait hasil pemilu diajukan oleh tim hukum atau perwakilan hukum dari calon presiden/wakil presiden, bukan langsung oleh calon presiden itu sendiri," sindirnya.
Karena itu, Inas menganggap, tindakan capres-capres yang turun sendiri ke MK seperti dilakukan oleh Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud MD untuk menggugat kekalahan dalam pemilu, dapat ditafsirkan dalam berbagai cara.
"Secara umum, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa calon presiden-calon wakil presiden, mereka tanpa malu-malu menunjukan ambisi ingin berkuasa," ucapnya.
Di sisi lain, Inas menyampaikan, yang lebih miris lagi adalah jika paslon 01 dan 03, tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka bahwa terdapat ketidakadilan atau pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres.
"Maka mengajukan gugatan ke MK dengan tidak ada bukti yang cukup yang kuat, dapat dianggap sebagai upaya yang tidak bertanggung jawab atau bahkan sebagai tindakan yang tidak etis," ucapnya.
Oleh sebab itu, Inas menilai, sebagai pemimpin politik, Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud seharusnya lebih mementingkan untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
"Dalam konteks politik, tindakan yang dilakukan oleh seorang calon presiden dan wakil presiden, akan dapat mempengaruhi citra dan reputasi mereka di mata publik, sehingga penting untuk mempertimbangkan dampak dari setiap langkah yang diambil," tukasnya.
