Komisi I DPR Dukung Resolusi DK PBB untuk Gaza
SinPo.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung Resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2728 Tahun 2024 untuk gencatan senjata permanen di Gaza, Palestina.
"Resolusi ini sebetulnya sudah cukup terlambat, perlu waktu lebih dari lima bulan dengan korban tewas 32.226 warga Gaza, 72 persen korban merupakan perempuan dan anak-anak," kata Meutya di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024.
Tak hanya itu, kata dia, resiko kelaparan dan malnutrisi bagi 2,3 juta warga Palestina di Gaza. Dia menyatakan akan menunggu bersama implementasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB itu.
"Sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728 (2024), Israel harus menghilangkan semua hambatan bantuan ke Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara," katanya.
Menurut Meutya, Indonesia pun segera mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza mulai minggu depan. Indonesia akan mengirimkan bantuan melalui airdrop atau parachute cargo delivery system atau pengiriman melalui udara.
"Saya pun sudah mendengar akan digunakannya Pesawat Super Hercules terbaru untuk tugas ini. Kita harapkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat meringankan penderitaan rakyat Gaza," kata dia.
Ketika ditanya jika Israel tetap menyerang Gaza walau telah dikeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB, Meutya menjawab dengan tegas bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB ini mengikat berdasarkan hukum internasional.
"Jika Resolusi PBB ini tidak juga diperdulikan oleh Israel, PBB harus segera bertindak. Jika perlu mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB ke Gaza sesegera mungkin," ucap dia.
Sebelumnya, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meloloskan resolusi menuntut gencatan senjata segera di Gaza selama Ramadan, pada Senin, 25 Maret 2024.
Ini merupakan pertama kalinya forum itu meloloskan resolusi semacam ini, setelah sebelumnya selalu mendapat veto Amerika Serikat (AS). Washington abstain dan 14 anggota dewan lainnya mendukung resolusi gencatan senjata dewan keamanan, yang diajukan oleh 10 anggota dewan terpilih yang menyuarakan rasa frustrasi mereka terhadap kebuntuan lebih dari lima bulan antara negara-negara besar.
