DPR Minta Semua Pihak Hormati Perbedaan Awal Ramadan

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengajak semua pihak menghormati adanya perbedaan awal bulan puasa atau Ramadan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Perbedaan ini diharap tidak menjadi jurang bagi umat islam untuk menjalani ibadah puasa.

"Penetapan 1 Ramadan 1445 H tahun ini terjadi perbedaan antara pemerintah dan ormas Islam Muhammadiyah. Kita harus saling menghormati dalam perbedaan penentuan awal Ramadan ini," kata Ace saat dihubungi, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024.

Ace mengatakan baik awal puasa pada hari ini maupun Selasa, 12 Maret 2024 memiliki dasar yang kuat. Sehingga, tidak ada pilihan yang salah.

"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, menetapkan awal Ramadan yang ditetapkan dalam Sidang Isbat berdasarkan atas Ru'yatul Hilal. Sementara Muhammadiyah menetapkannya melalui metode hisab. Kedua metode ini memiliki rujukan dan dalil yang kuat dalam tradisi penanggalan dalam Islam," ujarnya.

Ace pun berpesan untuk saling menghormati dan menjaga toleransi sesama umat islam.

"Kita harus saling menghormati dan menjaga toleransi antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai perbedaan ini dapat memecah belah antara umat Islam sendiri," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketetapan awal Ramadan itu disampaikan setelah Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat.

Sidang isbat digelar secara langsung di kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Maret 2024. Hasil sidang isbat diumumkan terbuka oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas.

"Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 H jatuh hari Selasa 12 Maret 2024 Masehi," kata Menag Yaqut.

Sementara itu, untuk Muhammadiyah, puasa akan dimulai pada Senin, 10 Maret 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, meminta agar masyarakat saling menghormati.

"Terhadap perbedaan awal Ramadan dan ibadah lainnya, seperti rakaat tarawih, hendaknya saling menghormati," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti.