Puan Ajak Anggota Parlemen Perempuan Berkontribusi Akhiri Konflik di Dunia
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para anggota Parlemen perempuan di dunia untuk berkontribusi dalam mengakhiri konflik. Ini disampaikan Puan saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia bertajuk 'Women Speakers Summit 2024' di Perancis.
Dia mengatakan perempuan kerap menjadi pihak paling terdampak dari berbagai konflik yang terjadi di dunia. Dia khawatir ke depannya konflik adalah hal yang dianggap sebagai new normal.
"Perempuan tidak hanya menjadi korban perang tapi juga berada dalam situasi paling rentan,” kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.
Menurutnya, remaja perempuan mengalami learning-loss akibat rusaknya sekolah-sekolah dan terhentinya kegiatan belajar, seperti di Gaza dan Ukraina. Dia menilai terbatasnya pendidikan formal terjadi di berbagai wilayah yang mengalami konflik internal seperti di Myanmar dan Sudan.
Di hadapan Ketua Parlemen Belgia, Eliane Tillieux dan Ketua Parlemen Afrika Selatan, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, Puan mengatakan perempuan seringkali menjadi objek perdagangan manusia dan korban kekerasan akibat konflik. Dia menyatakan hak-hak perempuan terhadap kesehatan juga semakin terabaikan.
"Kita sebagai pemimpin perempuan harus mengambil tindakan konkret. Sebagai ketua parlemen perempuan, kita harus berkontribusi dalam upaya mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian," katanya.
Dia menilai negara perlu memberikan akses penuh terhadap kesehatan dan pendidikan bagi perempuan. Hal itu, kata dia, bisa menjadi kunci agar negara menjadi lebih sejahtera.
"Berkembang dan majunya suatu negara juga tergantung kemajuan para perempuan. Karenanya saya mengajak para ketua parlemen yang hadir hari ini untuk bekerja bersama mendorong kemajuan perempuan di negara kita masing-masing," katanya.
Maka dari itu, dia mendorong agar anggota Parlemen perempuan di seluruh dunia mengembangkan budaya damai dan toleransi. Dia juga menyuarakan pentingnya penolakan terhadap cara-cara kekerasan dalam penyelesaian perbedaan.
"Parlemen harus berkontribusi menjamin terpenuhinya hak perempuan terhadap pendidikan, mendapat akses terhadap kesehatan, dan menolak berbagai kekerasan kepada perempuan," kata dia.
