Sebut Polisi Bukan Alat Kekuasaan, Demokrat Singgung Peran Netral Kapolri
JAKARTA, sinpo.id- Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman, mengingatkan Polri bukanlah alat penguasa.
"Polri bukan alat penguasa, di negara hukum posisi kepolisian adalah?menjamin terpeliharanya keamanan, tegaknya hukum dan perlindungan masyarakat, dan jelas tertulis dalam Undang-Undang (UU) Kepolisian," ucapnya?di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (22/02/2017).
Menurut Benny, Fraksi Partai Demokrat selalu mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pro rakyat, termasuk menunjuk Tito menjadi Kapolri. Meskipun, penunjukan Tito sebetulnya bertentangan dengan tradisi.
"Fraksi Demokrat mendukung Kapolri, karena menghargai hak prerogatif presiden. Namun, hal ini tak mengikuti tradisi yang lazim dalam suksesi di tubuh kepolisian," ujarnya. Dukungan terhadap Tito itu, lanjut Benny, dengan harapan institusi Polri menjadi lebih profesional dan non partisan.
"Dukungan kami bentuk apresiasi terhadap Kapolri waktu itu dengan harapan ia membawa institusi ini sebagai institusi yang netral, non partisan selalu menegakan hukum dan keadilan. Juga,?tak boleh menjadi alat kekuasaan," katanya. (Dny/Art).
