Setuju Jokowi Boleh Berpihak, PAN: Presiden Boleh Berkampanye Diatur UU
SinPo.id - Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Kepala Negara boleh memihak pada Pilpres 2024. Secara personal, seorang Presiden memiliki hak untuk menentuka pilihan politiknya.
Dia meminta masyarakat tidak was-was dengan pernyataan Jokowi tersebut. Viva yakin Jokowi akan tetap profesional menjaga iklim demokrasi di Tanah Air dengan baik.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, cemas, was-was terhadap sikap Presiden Jokowi. Pak Jokowi akan tetap menjaga iklim demokrasi menjadi lebih berkualitas, pemilu dapat berjalan aman, nyaman, damai, dan menggembirakan," kata Viva Yoga kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Menurutnya, tidak ada yang salah presiden dan menteri berpihak dan berkampanye. Dia menuturkan jika presiden ikut berkampanye maka sudah jelas siapa calon yang didukungnya.
"Jika presiden ikut kampanye, maka hal itu sudah jelas siapa paslon yang akan didukung. Meskipun Presiden Jokowi tidak ikut berkampanye, seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahui dengan benar siapa paslon yang didukung," kata dia.
Viva mengatakan presiden boleh ikut berkampanye. Hal itu bahkan diatur dalam undang-undang dengan catatan tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Jika presiden ikut berkampanye, maka hal tersebut telah diatur di Undang-undang Pemilu, dengan berpedoman pada pasal 281 UU Pemilu bahwa harus cuti di luar tanggungan negara, dan dalam melaksanakan kampanye, dilarang menggunakan fasilitas negara, sebagaimana diamanatkan di Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden secara personal boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta.
Namun, dia mengatakan yang penting dari keberpihakan itu adalah tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menyebut presiden merupakan pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
