Ganjar Yakin PBNU Bisa Menjaga Netralitas Pemilu 2024

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 23 Januari 2024 | 17:41 WIB
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo (SinPo.id/Reuters)
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo (SinPo.id/Reuters)

SinPo.id - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya yakin PBNU dapat menjaga netralitas dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya," kata Ganjar usai bertemu dengan jajaran Tim Pemenangan Daerah (TPD) Jawa Tengah, Tim Pemenangan Cabang (TPC) Salatiga, Calon Legislatif Partai Koalisi, dan Relawan se Kota Salatiga di Gedung Korpri Sidomukti, Kota Salatiga, Selasa, 23 Januari 2024.

Ganjar mengaku mahfum jika kader NU tersebar di banyak partai politik (parpol). Namun, dia yakin kader NU bisa berpolitik dengan jujur.

"Tapi kita politisi pahamlah. Rasa-rasanya NU itu ada dimana-mana," ujarnya.

Ganjar juga meyakini bahwa Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akan melaksanakan netralitas itu.

"Saya kenal dengan beliau. Beliau bisa menempatkan netralitasnya. Kalau kader NU ada dimana-mana, punya pilihan itu sudah sunatullahnya begitu," tuturnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menonaktikan 63 orang pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses m pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PBNU Amin Said Husni menjelaskan kebijakan penonaktifan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.

"Mereka tersebar di beberapa partai dan (menjadi tim sukses) semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai mustasyar, pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah, a'wan syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga," kata Amin Said Husni dalam siaran resmi PBNU, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2022 

Amin menjelaskan status 63 orang pengurus itu terhitung nonaktif sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya tahapan Pemilu 2024.sinpo

Komentar: