Jokowi: Program Pembagian Sertifikat Tanah Solusi Atasi Sengketa Lahan
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut program pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat merupakan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan. Hal ini diungkapkannya saat membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Grobogan, Jawa Tengah.
Menurut Jokowi, dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat memiliki pegangan yang kuat ketika terjadi sengketa lahan. Hingga 2023 tercatat pembagian sertifikat tanah telah mencapai 110 juta.
"Dulu tahun 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecek infrastruktur, setiap saya ke daerah di mana pun, di provinsi mana pun, yang saya dengar adalah konflik tanah, sengketa lahan, selalu seperti itu," kata Jokowi dalam keterangannya, dikutip Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa, 23 Januari 2024.
Jokowi mengatakan, terbatasnya sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) penyebab terjadinya sengketa lahan. Sebab, pada masa awal pemerintahannya, BPN hanya bisa memproduksi sebanyak 500 ribu sertifikat setiap tahun.
"Setelah saya cek, ternyata harusnya seluruh Tanah Air Indonesia ini ada 126 juta sertifikat harusnya. Tapi BPN setiap tahun hanya mampu buat sertifikat 500 ribu," paparnya.
"Kalau dihitung, kalau ingin dapat sertifikat, itu butuh waktu 160 tahun. (Sebanyak) 126 juta itu 160 tahun," tambahnya.
Karena itu, Jokowi segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat, yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun.
"Saya minta 5 juta per tahun ternyata bisa. (Tahun) 2016 saya minta 7 juta bisa, sekarang lebih dari 10 juta per tahun sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sudah 110 juta, tinggal sedikit lagi," tandasnya.
