Pemerintah Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam RPJMN 2020-2024

Laporan: Galuh Ratnatika
Kamis, 18 Januari 2024 | 09:56 WIB
Menkeu RI, Sri Mulyani (Sinpo.id/Ashar)
Menkeu RI, Sri Mulyani (Sinpo.id/Ashar)

SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memgatakan pemerintah akan meningkatkan partisipasi perempuan dan fokus pada pengarusutamaan gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kemudian pemerintah juga akan memperkenalkan penandaan anggaran atau budget tagging yang responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengidentifikasi anggaran agar benar-benar memberikan dukungan terhadap penguatan gender.

“Penandaan penargetan gender sesuai anggaran telah diperkenalkan dan kini telah diterapkan pada 42 persen pemerintah daerah kita,” kata Menkeu dalam Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2024 di Davos, dikutip Kamis 18 Januari 2024.

Menurutnya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia masih terbilang cukup stagnan. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya peluang, baik di sisi supply maupun demand.

Sedangkan dari sisi supply, Menkeu mengungkapkan pemerintah perlu menggunakan instrumen fiskal, termasuk regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dari hal yang paling mendasar.

Selain itu, di bidang pendidikan, pemerintah juga memberikan beasiswa dimana 52 persen penerima beasiswa tersebut adalah perempuan. Bahkan pemerintah juga menyediakan program jaring pengaman sosial yang berbasis gender, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kami juga memperkenalkan akses permodalan yang cukup banyak. Kami memberikan akses melalui subsidi bunga, terutama bagi kelompok ultra mikro yang berjumlah lebih dari 7,5 juta orang. Kini mereka memiliki akses yang 90 persen dalam hal ini dipimpin oleh perempuan," tuturnya.

Sementara dari sisi demand, Menkeu menilai bukan hanya netralitas gender yang diberikan, tetapi afirmasi gender juga menjadi penting karena situasi yang dihadapi perempuan ketika bekerja berbeda dengan laki-laki.

“Kebijakan dan regulasi sangatlah penting, memastikan bahwa sinyal untuk memberikan kesempatan yang setara benar-benar ada atau bahkan dalam hal ini tidak sekadar netralitas gender, tetapi lebih afirmatif terhadap gender," katanya menambahkan.sinpo

Komentar: