Tak Beri Bantuan Hukum, KPK Fasilitasi Penyediaan Dokumen Firli Bahuri
SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak memberikan bantuan hukum kepada Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.
Tetapi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya hanya memberikan dukungan dokumen kepada Firli Bahuri untuk menghadapi proses hukum.
Hal itu disampaikan Alex saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis 14 Desember 2023.
"Apakah saudara mengetahui pemohon ini (Firli Bahuri) mendapatkan bantuan hukum dari lembaga KPK itu sendiri?" tanya Tim Advokasi Bidang Hukum Polda Metro Jaya (Bidkum PMJ) dalam sidang di PN Jakarta Selatan.
"Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum tetapi kami akan memfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen," jawab Alex.
Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini menilai tidak etis kalau KPK membela tersangka kasus dugaan korupsi.
"Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela tersangka korupsi. Jadi, waktu itu disimpulkan seperti itu," ucap Alex.
"Kami tidak memberikan bantuan hukum tetapi kami akan membantu dari sisi yang lain menyangkut penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan beliau [Firli Bahuri]," tandasnya.
Firli diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November 2023.
Penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Rabu, 22 November 2023 malam. Menurut tim penyidik, sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat jenderal polisi (purn) bintang tiga tersebut.
Tak terima, Firli mengajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023. Ia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.
Dalam sidang, Tim Bidkum PMJ membeberkan penerimaan uang miliaran rupiah oleh Firli terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan) RI tahun 2020-2023.
Sementara Firli melalui pengacaranya Ian Iskandar menuding kasus yang berjalan di Polda Metro Jaya tidak murni sebagai penegakan hukum. Firli menilai ada kepentingan Karyoto terkait kasus yang membuat dirinya menjadi tersangka.
