BKSAP DPR RI Sampaikan Aspirasi Negara Berkembang pada COP28

SinPo.id - Pada Pertemuan Parlemen Dunia dalam rangka COP28 di Dubai, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, menyampaikan soal kebutuhan pendanaan iklim yang belum terpenuhi di negara-negara berkembang.

Menurutnya, negara-negara maju, seharusnya dapat segera merealisasikan komitmen pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global sebesar USD 100 miliar, seperti yang telah dijanjikan pada tahun 2020 lalu.

"Seharusnya negara-negara maju dapat memimpin komitmen pengurangan emisi, terutama melalui dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas," kata Fadli, dikutip Kamis 7 Desember 2023.

Ia menekankan bahwa dalam konteks situasi global hari ini, upaya mitigasi perubahan iklim menghadapi hambatan yang semakin sulit, lantaran terjadinya perang dan konflik di berbagai belahan dunia. Seperti yang sedang terjadi di Gaza, Palestina.

"Perang di Gaza, selain memakan korban rakyat tak berdosa, juga telah menciptakan kerusakan lingkungan. Dengan demikian menghambat upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, baik secara langsung maupun tidak. Perang tersebut, tak saja merupakan kejahatan kemanusiaan, tetapi juga kejahatan lingkungan hidup," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga memaparkan langkah strategis Indonesia mengurangi emisi dan memitigasi dampak perubahan iklim, dengan berbagai cara. Karena Indonesia berkomitmen menghasilkan energi baru dan terbarukan untuk mencapai ketahanan energi nasional.

Adapun energi terbarukan menyumbang 23 persen bauran energi nasional pada tahun 2025 dan 31 persen bauran energi nasional pada  2050.

Sementara  langkah lain adalah moratorium izin pembukaan lahan untuk melindungi 66 juta hektar hutan dan lahan gambut, rehabilitasi hutan bakau seluas 600 ribu hektar diharapkan selesai pada akhir tahun 2024, serta menurunkan tingkat deforestasi hingga titik terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 115 ribu hektar.

Okeh karena itu, Fadli berharap negara-negara berkembang dapat diberikan kemudahan akses untuk pengaturan anggaran, agar mencapai kemajuan yang signifikan dengan sarana implementasi yang memadai.