Mahfu MD Sebut DPR Minta Proyek, Legislator Demokrat: Pernyataan Pihak Berpengalaman

SinPo.id -  Anggota Komisi III DPR RI Santoso menduga cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut adanya anggota dewan menekan menteri untuk meminta proyek adalah bagian dari pengalamannya saat masih menjadi legislator.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan biasanya cerita seseorang dibuat berdasarkan pengalaman. Santoso yakin kultur DPR sekarang tidak seperti yang disampaikan Mahfud.

"Pernyataan itu menurut saya mewakili Pak Mahfud waktu jadi anggota DPR di masa lalu, bukan kultur DPR masa kini. Statement itu pastinya disampaikan oleh pihak yang pernah mengalami atau terlibat dalam masalah itu. Umumnya yang berpengalaman lah yang menyatakan apa yang terjadi, karena yang bersangkutan pernah melakukannya. Seperti peribahasa 'ala bisa karena biasa'," kata Santoso kepada wartawan, Kamis, 23 November 2023.

Menurut Santoso, kritik yang disampaikan anggota DPR kepada mitra kerja untuk perbaikan. Dia mempersilakan semua pihak untuk mengecek langsung ke lapangan terkait pernyataan Mahfud tersebut.

"Sebagai anggota DPR saat ini yang sering dalam rapat bersama mitra kerja saya menyampaikan kritik dan saran dalam rangka fungsi pengawasan DPR. Begitupun dengan anggota DPR yang lain bisa dicek apakah berperilaku seperti yang di sampaikan Pak Mahfud Md," katanya.

Santoso mengatakan jika ada anggota yang menekan menteri itu adalah hal wajar untuk mencari suatu kepastian perihal tugas yang diemban. Dia menyebut Menko Polhukam seharusnya tak menggeneralisasi hal itu kepada seluruh anggota dewan.

"Apalagi minta proyek. Pak Mahfud tidak bisa menggeneralisir bahwa apa yang dilakukan sebagai fungsi pengawasan itu sebagai upaya mendapatkan proyek. Jika ada dengan maksud mendapatkan proyek itu hanya oknum tertentu saja bukan bagian dari institusi anggota DPR secara keseluruhan," kata dia.

Mahfud Md sebelumnya bercerita ada menteri yang ditekan oleh anggota DPR yang juga pengusaha demi kepentingan pribadi. Dia bahkan menyebut menteri tersebut dipesankan proyek oleh anggota DPR tersebut.


Awalnya, Mahfud menjelaskan indeks korupsi Indonesia pada 2021 berada di 38, namun 2022 anjlok menjadi 34. Mahfud mengungkap alasan anjlok, salah satunya konflik kepentingan anggota Dewan sekaligus pengusaha.

"Apa penjelasannya? Karena tadi, batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif, di lembaga legislatif itu ada orang yang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya," kata Mahfud Md dalam dialog terbuka bertajuk 'Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa' di Universitas Muhammadiyah Jakarta, beberapa waktu lalu.