Muhammadiyah Ingatkan Presiden-DPR Belajar dari Kasus Firli, Minta Evaluasi Seleksi Capim KPK

SinPo.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merespon penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Selain meminta Firli mundur dari KPK, PP Muhammadiyah juga mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan koreksi dan evaluasi dalam pembentukan panitia seleksi calon pimpinan (Capim) lembaga antirsuah.

"Mengingatkan kepada Presiden untuk melakukan koreksi dan evaluasi dalam pembentukan Panitia Seleksi ke depan dilakukuan dengan transparan, dan mengedepankan peran serta elemen masyarakat sipil," kata Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqodas dalam keteranganya yang diterima pada Kamis, 23 November 2023. 

Busyro juga mengingatkan kepada legislatif untuk menjadikan kasus Firli Bahuri ini sebagai bahan evaluasi dalam proses rekrutmen, dan penyeleksian para calon pemimpin di KPK di periode mendatang. 

"Mendesak DPR bersama Pemerintah untuk memetik pelajaran sebesar-besarnya dari kasus ini untuk proses seleksi calon pejabat penegak hukum yang terbebas dari kepentingan politik pragmatis sesaat dan transparan," ujarnya.

Lebih lanjut, Busyro menilai, praktek korupsi yang selama ini dominan dalam bentuk suap dan gratifikasi semakin meluluhlantakkan sendi-sendi kekuatan negara yang menjauhkan dari kewajiban utamanya yaitu melindungi rakyat dari penderitaan.

"Apalagi praktek suap, gratifikasi dibarengi dengan tindakan ekstra kumuh pemerasan

oleh mereka yang sedang mengemban jabatan publik, jelas sekali menampakkan praktek kelakuan manusia nir-adab yang lebih rendah daripada binatang (QS. Al-A'raaf ayat 179)," paparnya.

"Rakyat semakin peka nurani, tajam akal budi, dan kewarasan pemikirannya. Jika selama ini diam, jangan dianggap tidak memiliki sikap, apalagi dihadapkan pada praktek korupsi demokrasi, kepemimpinan, dan pendidikan," tandasnya.