APBD DKI Jakarta Tahun 2024. Alokasi Mitra Komisi E Tertinggi

SinPo.id -  Mitra Komisi E DPRD DKI Jakarta menerima program anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 Rp32 triliun. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding program mitra komisi lain di dewan perwakilan rakyat DKI Jakarta. Tercatat APBD DKI Jakarta tahun 2024 yang disetujui mencapai Rp72,5 trilun.

"Komisi E DPRD DKI Jakarta sebesar Rp32 triliun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata Rabu, 1 November 2023.

Menurut Michael, nilai anggaran mitra komisi E yakni, Kesehatan, Pendidikan dan sosial jauh lebih tinggi dibanding komisi A yang menerima anggaran Rp12,4 triliun, sedangkan komisi B Rp9,5 triliun, dan komisi C Rp3,8 triliun. Selain itu kmisi D menerima Rp14,6 triliun.

"Belanja daerah sebesar Rp72,5 triliun merupakan kegiatan yang telah disepakati masing-masing komisi di DPRD DKI Jakarta," ujar Michael menambahkan.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan, komisinya akan fokus program prioritas terkait pendidikan, kesehatan, serta dan pengentas kemiskinan. Ia menjelaskan untuk Dinas Pendidikan DKI dialokasikan Rp17,4 triliun dengan sejumlah catatan.

“Di antaranya segera merealisasikan dan mendorong kajian mengenai sekolah unggulan untuk siswa tidak mampu di setiap wilayah, serta menyelesaikan ijazah yang ditahan pihak sekolah,” kata Johnny.

Sedangkan anggaran terbesar kedua yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI sebesar Rp10,5 triliun dengan catatan harus meningkatkan kecukupan mengenai keberadaan Ambulance Gawat Darurat (AGD) guna pelayanan masyarakat di setiap wilayah.

Selain itu, Dinkes DKI juga dituntut menambah Penerima Bantuan luran (Bansos PBI) berkenaan dengan Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

“Dinas Sosial anggarannya Rp1,5 triliun dengan catatan mengutamakan penerimaan KAJ (Kartu Anak Jakarta) yang menderita rawan gizi dan stunting,” ujar Johnny menjelaskan.

Menurut Johnny, program dinas kesehatan itu juga mendorong menaikkan anggaran bantuan makanan yang pantas bagi penerima bantuan.