BKSAP DPR Sebut Dunia Telah Dilemahkan Oleh Mentalitas Neo-Kolonial di Tengah Konflik Palestina-Israel

Laporan: Galuh Ratnatika
Jumat, 27 Oktober 2023 | 17:39 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Geraldi/nr
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Geraldi/nr

SinPo.id - Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, terus menyerukan kepada dunia untuk mengakhiri standar ganda dan kemunafikan dalam konflik Palestina-Israel. Seruan itu ia sampaikan di forum internasional di Sidang Umum ke-147 Inter-Parliamentary Union (IPU), di Luanda, Angola.

Menurutnya, Usulan yang mencerminkan semangat perdamaian dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, telah dilemahkan oleh sikap jahiliah atau mentalitas neo-kolonial di bawah narasi indah demokrasi, hak asasi manusia, dan kapitalisme.

"Kita harus lebih objektif dan adil. Kejahatan perang tidak dapat diterima dan memalukan untuk menyebut mereka yang memperjuangkan tanah dan kebebasan mereka sebagai teroris, namun pada saat yang sama di belahan dunia lain menyebut mereka sebagai kebebasan pejuang," kata Fadli, dikutip Jumat 27 Oktober 2023.

Oleh karena itu, BKSAP DPR RI menyerukan komunitas global untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan kemanusiaan, dan mencari cara untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang adil, memprioritaskan dialog dan negosiasi, untuk mengakhiri permusuhan bukan justru memicu ketegangan.

Di samping itu, Fadli juga menegaskan agar PBB dapat bersikap netral dan tidak memihak, melakukan tindakan nyata untuk mengakhiri kekerasan, menegakkan keadilan berbasis hukum internasional, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. 

"Reformasi Dewan Keamanan PBB sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuannya dalam pelaksanaan hukum internasional. Kita butuh konsensus global di mana tidak ada satu negara pun yang tidak didengarkan," ungkapnya.

Karena apabila karena kejahatan perang dan pelanggaran HAM seperti terjadi di Palestina terus ditoleransi dan tidak diberi sanksi, maka fungsi dari Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian, dan berdiri sebagai institusi yang kuat sebagaimana tercantum dalam SDGs-16 tidak akan berhasil.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI